tirto.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkap sebab maraknya politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena kandidat tak memiliki rasa percaya diri.
"Mereka yang tidak percaya diri, tidak yakin dengan kemampuannya, melakukannya dengan money politik. Nah itu yang kemudian biaya (politik) menjadi mahal," ujar Arief di kantornya, Jumat (2/3/2018).
Arief berkata, saat ini biaya mengikuti pemilu atau pilkada sebenarnya sudah murah. Berkurangnya ongkos terjadi akibat KPU membantu pencetakan beberapa alat peraga kampanye (APK).
Penyelenggara juga membiayai proses debat antarkandidat dan pemasangan iklan di berbagai media. Namun, bantuan itu seolah tak berdampak karena politik uang masih kerap dilakukan kandidat.
"Ongkos politik sebetulnya tidak bisa dikatakan murah, tetapi kan ada banyak cara bisa dilakukan sehingga pengeluaran bisa dihitung seminimal mungkin. Tapi toh mereka tetap mengeluarkan biaya besar, pasti ada sesuatu yang salah," katanya.
Sudah ada lima kandidat di Pilkada 2018 yang berstatus pesakitan karena tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa mengaku melakukan korupsi karena butuh uang untuk kampanye.
Lima kandidat yang dimaksud adalah Mustafa yang merupakan kandidat Pilkada Lampung, Nyono Suharli Wihandoko kandidat Pilkada Kabupaten Jombang, Marianus Sae kandidat Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT), Imas Aryumningsih kandidat Pilkada Kabupaten Subang, dan Asrun kandidat Pilkada 2018 Sulawesi Tenggara.
"Masyarakat masih punya kesempatan untuk memilih yang terbaik di luar yang ditangkap itu," ujar Arief.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
