Indeks Ott Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur Ismunandar melalui kegiatan tangkap tangan pada Kamis (2/7/2020).

Ismunandar terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada 17 Maret 2020 atas kekayaan yang diperolehnya selama tahun 2019.

Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya ditangkap di Jakarta.

KPK juga menjabat seorang pejabat daerah dan pihak-pihak lainnya.

Mantan Menpora Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan hak politiknya dicabut selama empat tahun. 

Polda Metro Jaya telah menggelar kasus dugaan suap THR dari pejabat UNK ke pejabat Dikti Kemendikbud.

KPK gagal menemukan unsur terduga pelaku adalah penyelenggara negara. Maka usai OTT, kasus itu diserahkan ke Polri.

Kata Ketua KPK Firli Bahuri anak buahnya masih terus bekerja meski dalam dua bulan terakhir tak terdengar gaung kegiatan KPK melakukan OTT.

Nur Ahmad Syaifuddin resmi bertugas sebagai Plt Bupati Sidoarjo, Selasa (14/1/2020).

Banyak kejanggalan dalam penanganan kasus suap PAW DPR RI. Mulai dari penggeledahan yang terjadwal, Masiku yang sudah kabur ke luar negeri dan belum berstatus DPO.

Sejumlah dokumen disita dari penggeledahan KPK di rumah dinas dan kantor eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

PDIP bersikeras memilih Harun Masuki untuk PAW DPR RI kendati bukan pemegang suara terbanyak.

Pengajuan PAW Harun Masiku ke KPU hanya dilakukan sekali oleh PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku siap dipanggil KPK terkait dugaan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Harun Masiku memulai karier politiknya sejak 2009 melalui Partai Demokrat dan berpindah ke PDIP pada Pileg 2019.

Menurut Abhan sama sekali tak ada hubungan antara Agustiani dengan kerja Bawaslu periode saat ini.

Bawaslu akan melaporkan Wahyu Setiawan ke DKPP karena dianggap melanggar kode etik.

KPK menggeledah tiga lokasi; dua di antaranya, rumah tersangka Saiful Ilah dan Kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Dewas KPK belum menerima surat permohonan izin penggeledahan untuk kasus suap Komisioner KPU.

KPU tidak akan memberikan bantuan hukum bagi Wahyu Setiawan karena tak terkait kebijakan KPU.