Indeks Ott Bumn Pupuk

Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Achmad Tossin Sutawikara akan diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap terkait transportasi pupuk yang menyeret Bowo Sidik, pada Senin (13/5/2019).

KPK telah membongkar 4 dari 84 kardus berisi amplop milik politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang diduga digunakan untuk keperluan Pemilu dan Pilpres.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka.

Praktik politik uang dalam bentuk 'serangan fajar' terjadi karena banyak caleg tidak percaya diri sehingga ingin 'mengunci suara'.

OTT KPK terhadap politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso merusak nama baik Capres 01, Jokowi yang diusung Partai Golkar.

Golkar belum memberikan pendampingan hukum bagi Bowo Sidik yang kini menjadi tersangka kasus suap. Golkar mengklaim Bowo belum meminta bantuan hukum ke partainya itu.

Ace berharap tidak ada lagi kasus serupa seperti BS. Dia mengingatkan kepada kader Partai Golkar yang melanggar, maka konsekuensinya adalah pemecatan.

Juru Bicara TKN Abdul Karding menyoroti uang hasil OTT anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso oleh KPK yang diduga untuk serangan fajar.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan bahwa tidak ada direksi yang terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3/2019) lalu.

Bowo Sidik mengaku akan menggunakan uang senilai Rp8 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu, yang disita KPK, untuk kepentingan pencalonannya di Pileg 2019.

Febri tidak merinci jumlah uang yang diamankan dalam ruangan tersebut. Namun, KPK memastikan uang tersebut diamankan KPK karena diduga terkait dengan pokok perkara.

Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso dipecat dari kepengurusan Partai Golkar usai terjerat OTT KPK. 

Kementerian BUMN dan PT Pupuk menghormati proses hukum direksi yang terkena OTT KPK dan bersikap kooperatif dengan memberikan informasi yang diperlukan.

PT Pupuk Indonesia masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait adanya penangkapan delapan orang dalam OTT di Jakarta soal dugaan korupsi distribusi pupuk, Kamis (28/3/2019) dini hari.

KPK membantah ada anggota DPR RI yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta terkait dengan dugaan korupsi distribusi pupuk, Rabu (27/3/2019).

KPK mengonfirmasi Direksi BUMN yang tertangkap berasal dari Pupuk Indonesia.

Selain tujuh orang yang telah ditangkap, KPK juga membenarkan penangkapan terhadap anggota DPR RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Kamis (28/3/2019) dini hari.

KPK masih menghitung total uang sitaan dalam kasus distribusi pupuk yang diduga melibatkan direksi BUMN.

Korupsi pupuk berdampak buruk terhadap kepentingan publik, sehingga masyarakat terganggu dalam pendistribusian pupuk.

KPK mengamankan satu Toyota Alphard dalam OTT di Jakarta. Mobil itu diduga menjadi bagian penanganan perkara kasus distribusi pupuk.