Indeks Ott Bowo Sidik

Mungkin Bowo Sidik tengah berupaya agar vonis terhadapnya lebih ringan saat meminta jaksa menghadirkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Bowo Sidik meminta agar Menteri Perdagangan Enggartiato Lukita dihadirkan dalam sidang kasus dugaan suap pengangkutan pupuk.

Total pemberian itu mencapai 163.733 dolar AS serta Rp311.022.932 dan pemberian itu dilakukan melalui anak buah Bowo, Indung Andriani.

KPK juga memanggil Mantan Komisaris PT Sentra Multikarya Infrastruktur, Cucup Hidayat dan Edy Suryadi. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND [Indung, orang kepercayaan Bowo Sidik].

Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia Taufik Agustono disebut telah menyuap anggota komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Selain memeriksa Dirut PT Pupuk Indonesia KPK juga memanggil pemilik PT Tiga Macan Steven Wang dan seorang bernama Agus Rustiana untuk diperiksa sebagai saksi.

Komisioner KPK Laode M. Syarief menyatakan belum bisa menyampaikan detail hasil penggeledahan ruangan M Nasir.

Roy Suryo menegaskan Demokrat akan bertindak bila ada indikasi M Nasir terlibat kasus Bowo Sidik Pangarso (BSP).

KPK menggeledah ruang kerja M Nasir di DPR terkait kasus suap dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso.

Laode mengatakan KPK tidak memasalahkan keterangan Bowo akan diubah atau dicabut.

Terkait kasus dugaan suap distribusi pupuk yang melibatkan anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso, KPK memanggil Vice President Shipping Operation PT Pertamina Joko Eko Purwanto untuk diperiksa.

Penyidik KPK melakukan penggeledahan rumah pribadi Menteri Enggartiasto Lukita terkait kasus korupsi yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruangan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kasus korupsi yang menjerat Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso (BSP).

Zaenur mengatakan kasus yang menimpa Bowo Sidik dan menyeret Nusron sebenarnya hampir terjadi disemua partai politik.

Menurut Direktur lembaga survei KedaiKOPI munculnya nama baru dari Golkar, yakni Nusron pada kasus Bowo Sidik, secara pasti dapat menurunkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu.

Wahyu mengatakan bila ada dugaan pelanggaran dalam pemilu maka akan ditangani Bawaslu, namun ia menegaskan bahwa politik uang adalah perilaku yang anti demokrasi dan melanggar undang-undang.

BPN mendesak KPU dan Bawaslu agar tidak lamban merespons kasus yang menjerat jaringan kader partai koalisi TKN.

Pengamat mengatakan patronase akut terjadi di tubuh partai. Dan kasus Bowo Sidik--yang menyeret nama Nusron Wahid--mempertegas itu.

“Sumber uang memenuhi Rp8 miliar yang ada di amplop itu sudah, dari salah satu menteri yang sekarang ada di kabinet ini,” ungkap Saut Edward Rajagukguk, pengacara Bowo Sidik Pangarso.

KPK telah membongkar 4 dari 84 kardus berisi amplop milik politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang diduga digunakan untuk keperluan Pemilu dan Pilpres.