Indeks Ormas Islam

Ma'ruf Amin menginginkan para tokoh ormas-ormas Islam bertemu untuk meredakan ketegangan usai Pilpres 2019.  

Massa aksi Reuni Akbar 212 padati pelataran Monas, Jakarta pada Minggu (2/12/18).

JK memanggil perwakilan ormas Islam ke rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat guna membahas polemik pembakaran bendera tauhid.

Ormas Islam terbesar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengalami friksi internal yang serius pasca-Orde Baru.

"Ya, sebagaimana dulu dikeluarkan Perppu Ormas untuk membubarkan HTI, Presiden kami minta mengeluarkan Perppu Antiterorisme kalau RUU tak segera disahkan," kata Luthfi.

Ratusan orang melakukan aksi 115 Bela Palestina di lapangan Monas, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Ribuan ormas Islam berunjuk rasa di depan Bareskrim Polri menuntut penahanan Sukmawati Soekarnoputri perihal puisi ciptaannya yang kontroversial, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Pimpinan Pusat Persis memutuskan membuat tim investigasi untuk mengawal proses penyidikan kasus ini.

Aceng menilai tidak ada unsur politis di balik penganiayaan Encas ke Prawoto.

Sebagian ormas Islam tidak lagi mempermasalahkan pidato Kapolri Tito Karnavian. Tapi, sejumlah ormas Islam lainnya bersuara berbeda.

Dalam pidatonya pada 2016 lalu, Tito Karnavian sempat menyebut ormas Islam NU dan Muhammadiyah adalah pendiri bangsa, sedangkan ormas lainnya tidak.

Di beberapa daerah, kehadiran elite pemimpin FPI maupun pendirian cabang organisasinya ditolak. Ada yang berujung bentrok berdarah.

Novel menanggapi ada beberapa calon yang direkomendasikan ulama tapi tidak bisa maju Pilkada Serentak 2018.

Munarman menyatakan alasan pihaknya melakukan gugatan karena menilai adanya potensi kerugian yang dirasakan pemohon.

Sambo menyatakan Garda 212 sebagai wadah bagi alumni dan simpatisan 212 yang ingin berkiprah dalam politik praktis.

Alasan pemilihan tempat milad di Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya.

“Kalau pemerintah memang, kemudian setuju merevisi, itu artinya betul bahwa Perppu ini dibuat tergesa-gesa," ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria.

Aksi bela Rohingya di Mungkid Magelang mendesak pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan militer di Rakhine.

Massa dari berbagai ormas islam melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

PPP mendukung pemerintah menerbitkan Perppu Ormas karena didasarkan pada kebutuhan.