tirto.id - Aktivis Pergerakan Islam (API) Bersatu mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari jabatannya. Ketua API Asep Syarifuddin menyatakan surat itu sudah diterima oleh bagian Sekretariat Negara.
Meski tak bisa menemui Jokowi, Asep mengklaim bahwa Setneg menyambut baik surat pernyataan yang dikirim pihaknya itu. "Insya Allah dalam waktu dekat bertemu Presiden [Jokowi]," kata Asep, Kamis (1/2/2018).
Asep menerangkan, pernyataan sikap itu muncul karena mereka tak terima dengan pernyataan Tito yang menilai Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah pendiri negeri, sementara ormas lainnya tidak. Meski pernyataan itu dilontarkan Tito pada 2016, API tetap merasa Kapolri bersikap tak adil pada ormas di Indonesia.
"Sehingga kami mendesak pada Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk segera memberhentikan saudara Tito Karnavian dari jabatan Kapolri dan menggantinya dengan figur polisi yang bersih," katanya lagi.
Asep menyatakan bahwa pengiriman surat ini merupakan putusan gabungan dari beberapa ormas seperti Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia, Front Pembela Islam, dan Persaudaraan Alumni 212. Aksi ini hanya diikuti sekitar 50 orang. Kelompok ini juga baru terbentuk kemarin (Rabu, 31/1).
Menurut Asep, kelompok ini memang sengaja dibentuk untuk memberikan respons terhadap pernyataan Tito. "Kalimat ini sangat provokatif. Kami akan sampaikan kepada Presiden agar Kapolri diingatkan. Bahkan tuntutan kami itu Kapolri sebaiknya ya sudahlah sampai di sini saja," ujarnya.
Meski nantinya Tito meminta maaf atas pernyataannya, Asep tetap menerangkan, sikap API tegas menolak Tito di posisi Kapolri.
"Kalau meminta maaf, kalau ada orang berbuat khilaf ya kita maafkan, tapi tetap harus dievaluasi oleh presiden selama ini bagaimana. Karena ada beberapa kebijakan Kapolri yang tidak sejalan dengan kebijakan stabilitas nasional kriminalisasi umat Islam," katanya.
Permintaan Maaf Kapolri Tito Karnavian
Kapolri Tito Karnavian sebelumnya telah memberikan klarifikasi mengenai pidatonya pada 2016 lalu yang menjadi viral itu. Ia mengaku tidak bermaksud menghina ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah. Tito juga berjanji akan membangun hubungan lebih erat dengan ormas Islam lainnya.
"Alhamdulillah bisa dipahami dan sedikit pun tidak ada niat dari saya selaku Kapolri, termasuk institusi polri untuk tidak membangun hubungan dengan organisasi Islam di luar NU dan Muhammadiyah. Polri sangat berkepentingan untuk membangun hubungan baik dengan ormas-ormas manapun sepanjang itu satu visi artinya untuk menegakkan NKRI dan Pancasila itu," katanya setelah pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Sementara itu, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia, Hamdan Zoelva mengatakan, Kapolri Tito sudah menyampaikan permintaan maaf atas pidatonya yang menjadi polemik itu. Dalam video itu, Tito menyampaikan bahwa ormas Islam NU dan Muhammadiyah adalah pendiri bangsa, sedangkan lainnya hanya merontokan negara.
"Beliau mengatakan kalau memang ada yang kurang, ada yang salah, saya memohon maaf. Beliau sampaikan begitu," kata Zoelva, di rumah dinas Tito, Kebayoran Baru, Jakarta.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
