Indeks Ormas Islam

Harlah NU akan diperingati pada tanggal 16 Rajab 1445 H atau Minggu, 28 Januari 2024. Bagaimana agenda dan sejarah singkatnya?

Wasisto menilai peran Muhammadiyah dan NU yang paling utama memastikan agama tidak lagi jadi framing utama dalam konstelasi politik.

Pemilik suara akan memilih 13 nama dari 39 calon formatur PP Muhammadiyah. Nantinya 13 nama tersebut akan menentukan sosok ketum dan sekum.

Muktamar 48 Muhammadiyah dan 'Aisyiyah diselenggarakan dalam dua tahapan. Tahap pertama melalui medium daring. Sedangkan tahap kedua digelar secara luring.

Adi Prayitno sebut publik menantikan upaya Gus Yahya dalam memenuhi janjinya bahwa NU tidak akan bermain politik praktis.

Said Aqil mengaku siap maju lagi sebagai ketua umum PBNU untuk periode ketiga.

Peran Ormas dalam Menyebarkan Narasi Positif di Medsos

Viral video azan tapi dengan seruan jihad yang mengarah ke kekerasan. Pemerintah dan ormas Islam pun didesak memberikan wacana tandingan.

KH Miftachul Akhyar terpilih menjadi Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan posisi yang semula dipegang Wapres Maruf Amin.

Polisi mendeteksi ajakan-ajakan yang ada di media sosial, termasuk ajakan boikot.

Para pendemo dalam Aksi Bela Islam II berasal dari berbagai ormas Islam baru yang mayoritas lahir setelah Orde Baru tumbang.

Bareskrim Polri akan memproses laporan soal Sugi Nur Raharja yang disebut menghina ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU). 

Sejumlah organisasi keagamaan merespons RUU Cipta Kerja. Ada yang lantang menolak, ada pula yang abu-abu.

PA 212 mengatakan Prabowo tak lagi layak mencalonkan diri jadi Presiden 2024. Pernyataan ini mengakhiri simbiosis mutualisme mereka sejak bertahun-tahun yang lalu.

Kementerian Agama menghendaki sertifikasi halal berjalan dengan cepat dan tanpa biaya bagi UMKM.

Fachrul menegaskan negara tidak mentolelir keberadaan khilafah.

Komisi VIII akan mengundang pimpinan organisasi masyarakat Islam untuk menampung masukan-masukan RUU Pesantren ini.

Polisi masih mendalami apakah mereka diduga berkaitan dengan rencana aksi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi.

Ahli Hukum Administrasi Negara UI Dian Puji Simatupang mengatakan, status ormas FPI berakhir secara hukum setelah 20 Juni 2019, kecuali Kemendagri menerbitkan tanda terima perpanjangan.