tirto.id - Polemik mengenai potongan video pidato Kapolri Tito Karnavian, yang baru-baru ini viral, masih terus berlanjut. Pidato itu menjadi alasan Aktivis Pergerakan Islam (API) Bersatu mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari jabatannya.
Surat itu dikirim ke Sekretariat Negara pada Kamis (1/2/2018). Ketua API Bersatu Asep Syarifuddin menyatakan pengiriman surat itu hasil keputusan bersama beberapa ormas Islam. Menurut dia, ormas-ormas itu ialah Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia, Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni 212.
Sementara pada Rabu kemarin (31/1/2018), Tito sudah memberikan klarifikasi mengenai isi pidatonya itu saat bertemu dengan 14 ormas Islam di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pertemuan itu juga membahas soal persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Pertemuan di PBNU itu diikuti perwakilan Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Sarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam, Al-Ittihad Al-Islamiyah, Mathla’ul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), IKADI, Adzikra, Al-Washliyah, Perti, HMBI, dan Nahdlatul Wathon, demikian laporan situs nu.or.id.
"Alhamdulillah bisa dipahami dan sedikit pun tidak ada niat dari saya selaku Kapolri, termasuk institusi polri untuk tidak membangun hubungan dengan organisasi Islam di luar NU dan Muhammadiyah. Polri sangat berkepentingan untuk membangun hubungan baik dengan ormas-ormas manapun sepanjang itu satu visi artinya untuk menegakkan NKRI dan Pancasila itu," kata Tito usai pertemuan itu.
Adapun penggalan pernyataan Tito di potongan video yang memicu polemik adalah: “Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka itu bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya. Tapi, yang sudah konsisten dari awal sampai hari ini, itu adalah NU dan Muhammadiyah.”
Penggalan video itu merupakan cuplikan dari pidato Tito, yang sebenarnya berdurasi selama 26 menit, di Pondok Pesantren milik Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin di Serang, Banten, pada 8 Februari 2017.
Alasan API Minta Jokowi Copot Tito
Ketua Aktivis Pergerakan Islam (API) Bersatu Asep Syarifuddin mengklaim pihak Sekretariat Negara memberikan sambutan positif terhadap surat pernyataan yang dikirimkan oleh pihaknya. "Insya Allah dalam waktu dekat bertemu Presiden [Jokowi]," kata Asep hari ini.
Asep menerangkan, pernyataan sikap itu muncul karena mereka tak bisa menerima pernyataan Tito yang menilai NU dan Muhammadiyah adalah pendiri negeri, sementara ormas lainnya tidak. Meski pernyataan itu dilontarkan Tito pada awal 2017 dan telah ada permintaan maaf, API tetap menilai Kapolri bersikap tak adil pada ormas di Indonesia.
"Sehingga kami mendesak Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk segera memberhentikan saudara Tito Karnavian dari jabatan Kapolri dan menggantinya dengan figur polisi yang bersih," ujarnya.
Asep mengakui API Bersatu baru terbentuk pada Rabu kemarin. Menurut Asep, kelompok ini memang sengaja dibentuk untuk memberikan respons terhadap pernyataan Tito.
"Kalau meminta maaf, kalau ada orang berbuat khilaf ya kita maafkan, tapi tetap harus dievaluasi oleh presiden selama ini bagaimana. Karena ada beberapa kebijakan Kapolri yang tidak sejalan dengan kebijakan stabilitas nasional, kriminalisasi umat Islam," kata Asep.
Sebagian Ormas Islam Menerima Klarifikasi Kapolri
Sementara itu, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva bersama para petinggi organisasinya juga berkunjung ke rumah dinas Tito untuk meminta klarifikasi pada Rabu kemarin.
"Setelah mendapat penjelasan (Kapolri), kami memahami bahwa tidak ada niatan beliau untuk mengesampingkan ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah," kata Hamdan seperti dikutip Antara.
Hamdan menilai potongan video pidato Tito menghilangkan konteks seluruh pernyataan Kapolri itu yang selama 26 menit. Meskipun demikian, Hamdan berencana menemui Ketua MUI KH Ma`ruf Amin untuk mengonfirmasi keterangan Tito. Hal ini sebab pidato Tito disampaikan di pesantren Annawawi milik Ma`ruf Amin.
Sementara itu, menanggapi polemik pidato Kapolri Tito, Ketua Umum DPP Generasi Muda (GEMA) Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi meminta masyarakat tidak reaktif menanggapi isu ini. Dia menilai pidato Tito bermaksud mengakui peran NU dan Muhammadiyah dalam mengawal keutuhan NKRI.
"Kita tidak boleh reaktif, justru harus belajar pada NU dan Muhammadiyah yang telah ikut serta melahirkan bangsa ini sekaligus mengawalnya hingga saat ini," kata Nawawi di Jakarta, pada hari ini sebagaimana disiarkan Antara.
Menurut Nawawi, semua komponen bangsa telah ikut serta melahirkan bangsa ini, tetapi dari sekian banyak itu, Muhammadiyah dan NU termasuk yang konsisten. Sikap kedua ormas itu, menurut dia, perlu diteladani.
"Rezim boleh berganti-ganti, tetapi NU dan Muhammadiyah selalu setia mendukung pemerintah yang sah secara konstitusi tanpa melihat latar belakangnya," ucap Nawawi. "Karena itu pernyataan Kapolri justru harus menjadi momentum semua ormas di negeri ini untuk berefleksi atas kiprahnya."
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
