Indeks Omnibus Law Uu Kesehatan
Dekan FK Unair Dicopot Sepihak: Alarm Bahaya Kebebasan Akademik
Pemberhentian sepihak Dekan FK Unair menyalahi prinsip kebebasan akademik. Mengundang polemik dan solidaritas dari rekan sejawat.
Kemenkes Buka Partisipasi Publik Aturan Turunan UU Kesehatan
Kemenkes tengah menyusun aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada 11 Juli 2023.
Isu Kesehatan Belum Menjadi Pembahasan Serius Bakal Capres
Hingga saat ini belum ada satu pun bakal capres yang menyuarakan isu kesehatan secara serius dalam setiap lawatan politik mereka.
Dokter Asing yang Bekerja di Indonesia Diminta Wajib Bisa Bahasa
Anggota PB IDI, Iqbal Mochtar meminta dokter asing yang bekerja di Indonesia harus bisa bahasa dan mengetahui norma di negeri ini.
Pemerintah Target Aturan Turunan UU Kesehatan Rampung September
Kemenkes menargetkan peraturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Kesehatan rampung pada September 2023.
Menkes: Organisasi Profesi Tetap Ada Tapi Tak Jadi Regulator
Dalam UU Kesehatan, organisasi profesi tidak memiliki peran dalam membuat rekomendasi untuk pendidikan dokter spesialis atau izin praktik.
Apa Saja Poin-poin UU Kesehatan yang Ditolak Nakes?
Berikut adalah poin-poin UU Kesehatan yang ditolak tenaga kesehatan.
IDI: UU Kesehatan Disahkan Tanpa Partisipasi Publik Bermakna
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak mendapat penjelasan mengapa aspirasinya tidak diakomodasi dalam Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan.
Penghapusan Anggaran Wajib Kesehatan Tak Sesuai Rekomendasi WHO
Penghapusan alokasi belanja wajib di bidang kesehatan atau mandatory spending dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan dinilai sebagai kemunduran.
Tanpa Alokasi Wajib, Anggaran Kesehatan Jadi Berbasis Kinerja
Kemenkes merubah haluan anggaran kesehatan Indonesia dari alokasi belanja wajib (mandatory spending) menjadi anggaran berbasis kinerja dalam UU Kesehatan.
Kemenkes Bantah UU Kesehatan Tanpa Partisipasi Publik Bermakna
Kemenkes mengklaim telah menggelar 115 kegiatan partisipasi publik dengan mengundang 1.200 stakeholder dan peserta mencapai 72.000 orang.
Dinilai Cacat Prosedural, IDI akan JR UU Kesehatan ke MK
Menurut IDI, Omnibus Law yang mencabut sembilan UU lama dalam waktu enam bulan merupakan proses yang luar biasa dan patut dipertanyakan.
RUU Kesehatan Disahkan, IDI: Sejarah Catatan Kelam Dunia Medis
IDI mempermasalahkan prosedural pembahasan UU Kesehatan yang dianggap tidak melibatkan partisipasi publik.
Tolak UU Kesehatan, Tim Pakar IDI Siapkan Judicial Review ke MK
IDI bakal mengajukan judicial review atau uji materi terhadap Omnibus Law Undang-Undang (UU) Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tolak UU Kesehatan, Demokrat: Negara Abai Hak Dasar Warga
Demokrat menyoroti penghapusan kewajiban alokasi anggaran di bidang kesehatan minimal 5 persen yang ditetapkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Desak UU Kesehatan Dicabut, Partai Buruh akan Demo Besar-besaran
Partai Buruh dan KSPI bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR RI pada Kamis, 20 Juli 2023.
Puan Minta Penolak UU Kesehatan untuk Menggugat ke MK
Selain menggugat di MK, Puan mempersilakan para penolak UU Kesehatan untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menkes Sebut UU Kesehatan Perbaiki Layanan Kesehatan Indonesia
Budi mengatakan UU Kesehatan membuka peluang bagi industri kesehatan di Tanah Air untuk tumbuh lebih mandiri tanpa bergantung pada kemampuan luar negeri.