Indeks Omnibus Law

Tips mengamankan HP atau ponsel saat mengikuti demo mahasiswa hari ini.

KSPI bersama 32 serikat pekerja masih akan melanjutkan mogok nasional di hari ketiga menolak Omnibus Law, Kamis (8/10/2020).

Draft final UU Cipta Kerja masih belum ada meski sudah disahkan, disepakati DPR, DPD, dan pemerintah menjadi undang-undang pada Senin pekan ini (5/10/2020).

Skandal salah ketik dan demonstrasi masif di Indonesia terus terjadi dan membesar saat pandemi demi memprotes Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Demonstrasi pelajar, mahasiswa, dan pekerja diwarnai aksi lempar batu memprotes pengesahan UU Cipta Kerja di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (7/10/2020).

Menaker meminta anggaran pemerintah pusat Rp6 triliun untuk membuat program jaminan kehilangan pekerjaan. 

Airlangga mengklaim klaster pendidikan sudah dicabut dari UU Cipta Kerja yang disahkan DPR, tapi dalam draf ternyata masih ada.

Sri Mulyani sebut penerbitan surat tagih pajak akan mengalami kedaluwarsa sesudah lima tahun dalam UU Cipta Kerja.

BEM SI memperkirakan ada 5.000 massa aksi yang akan menggeruduk Istana Negara menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

29 pelajar di Kota Jambi ditangkap karena diduga ikut melakukan perusakan Gedung DPRD Kota Jambi saat demo menolak UU Cipta Kerja.

Warga NU diminta menolak UU Cipta Kerja dengan cara elegan dan tak anarkis.

Massa menjebol gerbang karena tidak diizinkan masuk ke gedung DPRD Jateng oleh aparat kepolisian yang mengamankan aksi.

257 Anggota DPR bolos saat pengesahan Omnibus Law dan Puan Maharani matikan mikrofon Anggota DPR RI saat rapat paripurna terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dijual Gedung DPR beserta Anggota Rp1.000," tulis salah satu lapak di Tokopedia.

Surat Telegram Kapolri memerintahkan "lakukan kontra narasi yang mendiskreditkan pemerintah."

Walhi menilai UU Cipta Kerja telah melonggarkan sanksi bagi korporasi pelanggar ketentuan lingkungan hidup.

Poin-poin dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law soal pesangon, cuti, dan upah.

Sebelumnya, Kamis (24/9/2020), Baleg DPR dan Kemendikbud mengaku telah mencabut klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja.

Said Iqbal menyatakan mogok nasional merupakan bagian kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.

UU Cipta Kerja menghapusa komisi amdal di daerah dan hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara.