Indeks Omnibus Law

Bagaimana cara meminimalisir risiko penularan Covid-19 saat ikut demonstrasi pada masa pandemi corona?

Per 6 Oktober 2020 pukul 17.55 WIB, tanda tangan tolak Omnibus Law sudah mencapai angka 1.042.280 orang. 

Belasan orang yang hendak ikut menolak UU Cipta Kerja ditangkap oleh polisi di kawasan DPR RI.

Apa pengertian dari mosi tidak percaya yang mencuat usai pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Perbedaan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan DPR RI.

Pembangkangan sipil adalah bentuk protes dari rakyat atas jalannya pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial.

Polisi berpatroli di jalanan Jakarta dan sekitarnya untuk membubarkan konsentrasi massa penolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. 

Pengelolaan ekonomi dan sosial Indonesia menuju model liberal-kapitalistik.

Ratusan buruh itu melakukan aksi long march mulai dari kawasan Rancaekek, hingga ke arah Gerbang Tol Cileunyi. 

Ketum BMI Farkhan Evendi menilai tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Omnibus Law merupakan bentuk pengabaian nasib rakyat.

Ganjar berdalih kerumunan buruh saat demo berpotensi memperluas penyebaran COVID-19.

Dampak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR: merugikan buruh hingga mengabaikan HAM.

Daftar pasal UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai akan merugikan buruh/pekerja.

Ida meminta rencana mogok dan demo buruh dibatalkan lantaran pandemi COVID-19.

Link download UU Cipta Kerja Omnibus Law usai disahkan DPR RI pada Senin (5/10/2020).

Ke-35 investor itu berpandangan RUU Cipta Kerja akan berdampak terhadap lingkungan, hak asasi manusia dan ketenagakerjaan.

Airlangga klaim pesangon bagi korban PHK tetap tersalurkan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS.

Demokrat walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena ditolak menyampaikan pandangan fraksi.

Aparat kepolisian dan TNI memblokade jalan menuju DKI Jakarta terhadap massa buruh penolak Omnibus Law.

RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah, melalui Presiden Jokowi. Mulai dibahas di DPR RI sejak 2 April 2020.