Indeks Omnibus Law

Sebanyak 257 anggota DPR RI bolos dalam rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Banyaknya kasus COVID-19 di Kompleks Parlemen jadi alasan dipercepatnya pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Pasal bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencakup tentang ketenagakerjaan, Pendidikan, Pers hingga Lingkungan Hidup.

Pengambilan keputusan soal omnibus law dilakukan hari ini, Senin (5/10/2020). Wakil rakyat mengelabui publik, buruh kecolongan.

Isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan link download draft RUU dari Baleg DPR RI.

Alasan mengapa RUU Cipta Kerja ditolak dan rencana demo tolak Omnibus Law.

Hanya Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU Cipta Kerja dilanjutkan pengesahannya dalam rapat paripurna DPR RI. Sedangkan DPD RI dan pemerintah setuju.

Kemenkeu dan DPR dijadwalkan membahas omnibus law sektor keuangan tahun depan.

Buruh pengusaha akan semakin sering berkonflik setelah upah minimum regional dihapuskan. Ketentuan ini adalah dampak dari RUU Ciptaker.

DPR dan pemerintah serta perwakilan buruh menyepakati pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

KSPI dan serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi mogok nasional menolak pengesahan RUU Ciptaker Omnibus Law 6-8 Oktober.

Kemenkeu beralasan RUU ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sektor keuangan Indonesia yang saat ini masih kalah dari negara lain.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah  tahap finalisasi atau harmonisasi pasal krusial.

Nurul Arifin, legislator dari Golkar, bilang pembahasan RUU Cipta Kerja sudah rampung 80 persen dan siap disahkan dalam sidang tahun ini.

Omnibus Law Cipta Kerja dianggap berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan.

Puan menyarankan para buruh tak demo lagi menentang RUU Ciptaker. Para buruh merasa saran tersebut tak perlu diikuti.

Apa arti Omnibus Law dan Isi RUU Cipta Kerja yang didemo para aktivis dan buruh? Berikut penjelasannya.

Sempat menarik anggotanya, Fraksi Partai Demokrat DPR RI memutuskan untuk ikut ke dalam pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Menurut Puan Maharani aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan kemacetan hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

DPR dan sejumlah serikat buruh seperti KSPI dan KSPSI telah bersepakat soal klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.