Indeks Omnibus Law

Pemerintah dan DPR RI didesak untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat Pidato Tahunan Presiden Jokowi 14 Agustus nanti.

Ada anggaran besar untuk membentuk UU. Tahun ini, uang itu dipakai untuk menggolkan peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

DPR dinilai ingkar janji karena tetap membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu RUU Cipta Tenaga Kerja atau Cilaka] di masa reses.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifah, mengkritik sanksi pidana bagi pemalsuan ijazah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang gencar dibahas pemerintah dan DPR RI.

Demonstrasi disebut-sebut berpotensi menaikkan jumlah kasus infeksi COVID-19. Bagaimana faktanya?

PKS mengkritik langkah pimpinan DPR RI yang mengizinkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat masa reses anggota dewan sedang berlangsung.

Pimpinan DPR RI tak izinkan Komisi III gelar rapat soal Djoko Tjandra saat reses, tapi Badan Legislasi (Baleg) jalan terus bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Omnibus Law diteruskan begitu saja, RKUHP tidak dibahas. Pemerintah mengabaikan desakan publik.

World Bank Country Director untuk Indonesia Satu Kahkonen menilai omnibus law RUU Cipta Kerja dapat berdampak positif bagi investasi, meski ia menyoroti soal aturan lingkungan hidup. 

Sebanyak 20 remaja diamankan polisi karena dianggap melakukan kerusuhan usai massa aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di depan Gedung DPR/MPR bubar.

Siang ini, bagian depan dan belakang Gedung DPR RI dikepung demonstran yang menolak Omnibus Law dan RUU HIP.

Pemerintah seharusnya fokus pada penanganan COVID-19, bukan diam-diam membahas Omnibus Law Cipta Kerja.

Para petani juga turun ke jalan hari ini, menolak RUU Cipta Kerja.

Ketua Baleg DPR sebut RUU Cilaka tidak bakal disahkan hari ini karena belum rampung dibahas.

Sekitar 104 pendeta dari berbagai gereja di Indonesia akan menggelar demonstrasi menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan #Bersihkanindonesia melakukan aksi menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR akan kebut pembahasan empat RUU, yaitu: RUU Daerah Kepulauan, RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), dan revisi UU Pemilu.

Revisi UU Pers lewat RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru bertujuan membangkrutkan perusahaan media.

Pemerintah menggelar pertemuan dengan tokoh organisasi buruh untuk membahas RUU Cipta Kerja yang masih digodok di DPR, Rabu (10/6/2020).

Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.