Indeks Omnibus Law

Revisi UU Pers lewat RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru bertujuan membangkrutkan perusahaan media.

Pemerintah menggelar pertemuan dengan tokoh organisasi buruh untuk membahas RUU Cipta Kerja yang masih digodok di DPR, Rabu (10/6/2020).

Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

RUU Omnibus Law Ciptaker ditolak pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2020 saat unjuk rasa pekerja di Medan, Sumatera Utara.

RUU Cipta Kerja sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka. Kini namanya mau diganti lagi.

Pemerintah-DPR dianggap tengah berupaya memecah belah kelompok penentang RUU Cilaka dengan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Menurut Sukamto permintaan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja oleh warga Yogya tak memiliki landasan.

Jokowi tunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. 

Ketua DPR Puan Maharani meminta Baleg menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.

Beberapa serikat buruh masih berniat ikut May Day di tengah pandemi seperti sekarang.

Fraksi Partai Demokrat memilih tidak ikut membahas RUU yang tidak terkait dengan pandemi corona COVID-19.

DPR dan pemerintah dikritik karena ngotot membahas RUU Cilaka saat pandemi seperti sekarang.

PKS & Demokrat menilai penanganan pandemi Covid-19 yang lebih butuh perhatian lebih besar ketimbang membahas RUU Cipta Kerja.

Rieke menilai kondisi pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak pabrik yang tutup dan buruh terkena PHK.

Pembahasan RUU Cipta Kerja digelar di tengah pandemi Corona atau COVID-19.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan keputusan itu diperoleh dalam rapat konsultasi pengganti Bamus yang digelar pada Rabu (1/4/2020).

Nasdem dikritik karena mengusulkan RUU Cilaka dibahas saat ini juga, ketika COVID-19 semakin mengganas.

Pemukulan anggota pers mahasiswa LPM Progress diduga terkait dengan tulisn opini yang mengkritik sikap HMI yang mendukung Omnibus Law.

RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan, sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated.

Presiden PKS Sohibul Iman akan membahas berbagai isu kebangsaan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah satunya, terkait Omnibus Law.