Indeks Omnibus Law

Siang ini, bagian depan dan belakang Gedung DPR RI dikepung demonstran yang menolak Omnibus Law dan RUU HIP.

Para petani juga turun ke jalan hari ini, menolak RUU Cipta Kerja.

Ketua Baleg DPR sebut RUU Cilaka tidak bakal disahkan hari ini karena belum rampung dibahas.

Sekitar 104 pendeta dari berbagai gereja di Indonesia akan menggelar demonstrasi menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan #Bersihkanindonesia melakukan aksi menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR akan kebut pembahasan empat RUU, yaitu: RUU Daerah Kepulauan, RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), dan revisi UU Pemilu.

Revisi UU Pers lewat RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru bertujuan membangkrutkan perusahaan media.

Pemerintah menggelar pertemuan dengan tokoh organisasi buruh untuk membahas RUU Cipta Kerja yang masih digodok di DPR, Rabu (10/6/2020).

Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

RUU Omnibus Law Ciptaker ditolak pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2020 saat unjuk rasa pekerja di Medan, Sumatera Utara.

RUU Cipta Kerja sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka. Kini namanya mau diganti lagi.

Pemerintah-DPR dianggap tengah berupaya memecah belah kelompok penentang RUU Cilaka dengan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Menurut Sukamto permintaan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja oleh warga Yogya tak memiliki landasan.

Jokowi tunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. 

Ketua DPR Puan Maharani meminta Baleg menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.

Beberapa serikat buruh masih berniat ikut May Day di tengah pandemi seperti sekarang.

Fraksi Partai Demokrat memilih tidak ikut membahas RUU yang tidak terkait dengan pandemi corona COVID-19.

DPR dan pemerintah dikritik karena ngotot membahas RUU Cilaka saat pandemi seperti sekarang.

PKS & Demokrat menilai penanganan pandemi Covid-19 yang lebih butuh perhatian lebih besar ketimbang membahas RUU Cipta Kerja.

Rieke menilai kondisi pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak pabrik yang tutup dan buruh terkena PHK.