tirto.id - Kelompok masyarakat sipil, buruh, petani, dan mahasiswa dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) berencana melakukan aksi unjuk rasa mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pada 14 Agustus mendatang.
Aksi unjuk rasa akan digelar tepat saat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terjadwal di DPR RI menandai dimulainya masa sidang ke-V tahun sidang 2020.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengatakan dalam pertemuan perwakilan GEBRAK dengan Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) pada 16 Juli lalu, pihak DPR memastikan untuk tidak akan ada sidang dan rapat-rapat pembahasan Omnibus Law sepanjang masa reses.
"Namun, Panja RUU Cipta Kerja tetap melangsungkan rapat-rapat pembahasan selama masa rehat sidang atau reses," kata Dewi lewat keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2020) siang. KPA adalah salah satu organisasi yang tergabung dalam GEBRAK.
Kata Dewi, demo besar tanggal 14 Agustus mendatang akan mendesak Presiden Joko Widodo selaku pengusul Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk segera mencabut surat instruksi pembahasan.
Apalagi, kata dia, pembahasan yang tengah dilakukan dinilai cacat prosedural dan supresnya tengah digugat oleh warga.
Dewi juga mengatakan kelompok buruh yang awalnya diajak untuk sosialisasi patut diduga hanya digunakan sebagai pemberi stempel untuk membenarkan pengesahan Omnibus Law.
"Belakangan, tim tripartit bentukan pemerintah yang libatkan serikat-serikat buruh dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan beberapa di antaranya menyatakan keluar dari tim pembahasan. Serikat buruh yang bertahan pun mengeluh karena pembahasan dianggap selesai, padahal, pihak buruh merasa tidak terjadi konsensus dan banyak usulan tidak ditampung," katanya.
Kata Dewi, akan ada sekitar 100.000 orang anggota aliansi GEBRAK di 20 kota di Indonesia akan menggelar aksi serentak menuntut DPR dan Presiden Joko Widodo membatalkan Omnibus Law.
"Selain di Jakarta, aksi serentak pada 14 Agustus itu akan dilakukan di antaranya di Yogyakarta, Semarang, Jawa Timur, Makasar, Riau, Medan, Bandung, Lampung, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri