Indeks Ojek Online

Kemenhub telah menetapkan tarif ojek online (ojol) di kisaran Rp 1.850-2.600 per km bergantung zonasi wilayahnya melalui surat keputusan menteri.

Kemenhub memastikan tarif ojek online yang berkisar pada Rp 2.000/km nett ini telah mempertimbangkan UMR masing-masing daerah.

Kemenhub telah menetapkan tarif ojek online dengan kisaran batas bawah dan atas di angka Rp2.000 per km nett. Dengan tarif baru ini, aplikator dilarang menetapkan high fare lebih dari batas atas yang ditentukan.

Kemnhub memastikan pembangunan shelter untuk ojek online bisa menjadi tanggung jawab pemerintah, aplikator, atau pun swasta lain, tergantung pada lokasi shelter.

Kemenhub resmi menetapkan tarif ojek online di kisaran Rp2.000/km nett diberlakukan pada 1 Mei 2019.

Kemenhub membuat kisaran tarif tanpa potongan (nett) dengan batas bawah Rp 2.000/km dan batas atas Rp 2.500/km.

Garda Indonesia menyambut baik penetapan tarif ojek online oleh Kemenhub. Namun, organisasi driver ojek online itu berharap nilai tarif diperbaiki dalam evaluasi setiap tiga bulan.

Penentuan tarif ojek online masih ditunda hingga Senin, 25 Maret karena terjadi tarik ulur. Berapa tarif ideal yang menguntungkan semua pihak?

Garda Indonesia masih membahas tawaran yang diajukan pemerintah soal tarif ojek online Rp10 ribu per 5 Km pertama dengan para driver. Sebab, usulan driver ialah Rp12 ribu per 5 Km pertama.

Grab Indonesia menyarankan tarif batas bawah pengemudi ojek online kepada Kementerian Perhubungan, yakni Rp2.000 per kilometer.

Garda Indonesia menilai, tarif ojek online Rp2.400 per km tanpa potongan aplikator lebih ideal bagi para pengemudi (driver) dan sudah menguntungkan aplikatornya.

Aturan turunan yang membahas tarif akan dirampungkan dalam pekan ini.

Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia meminta pemerintah dan aplikator menyediakan shelter untuk tempat "ngetem" para pengemudi ojek online.

Kemenhub akan menetapkan tarif ojek online pada Senin, 25 Maret 2019. Penetapan itu mundur dari rencana semula, yakni pekan ini.

BPTJ berencana melakukan uji coba shelter bagi para pengemudi ojek online.

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 yang baru dikeluarkan Kemenhub tidak hanya mengatur ojek online, melainkan juga ojek pangkalan.

Permenhub 12/2019 tidak hanya mengatur keamanan sepeda motor yang dipakai untuk ojek online. Aturan baru itu juga mewajibkan driver ojek online memakai sejumlah atribut. 

Kemenhub telah mengeluarkan aturan baru mengenai aturan ojek online, salah satunya melarang "ngetem" di pinggir jalan.

Kemenhub menyatakan pembahasan ketentuan tarif ojek online akan tuntas pada pekan ini.  

Permenhub nomor 12 tahun 2019 tidak hanya mengatur ojek online, tapi juga ojek pangkalan. Akan tetapi, ketentuan soal tarif belum masuk dalam aturan baru itu.