Indeks Ojek Online
Putusan MK Soal Larangan Motor Pakai GPS Tak Paham Kondisi Kekinian
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan kendaraan bermotor menggunakan Global Positioning System (GPS) dinilai tidak memperhatikan kondisi kekinian.
Go-Pay Pay Day Cashback 50% Digelar 31 Januari-1 Februari 2019
Go-Pay Pay Day digelar 31 Januari-1 Februari 2019 dengan promo cashback 50 persen.
Alasan Kemenhub Larang Sopir Ojek Online Pakai GPS Saat Berkendara
Kemenhub mengungkap alasan pihaknya mendukung keputusan MK soal larangan mengemudi sambil melihat GPS di HP bisa diancam pidana penjara atau tilang.
Motor Dilarang Pakai GPS, Sopir Ojek Online: Diumpetin Aja
Adanya larangan MK terkait pengemudi tidak boleh menggunakan GPS saat berkendara, ditanggapi keberatan oleh para pengemudi ojek online (Ojol).
Go-Jek Ekspansi ke ASEAN, Go-Pay Masih Jajaki Pasar Indonesia
Gojek telah melakukan ekspansi ke beberapa negara ASEAN, tapi untuk
Tanggapan Gojek Soal Permenhub Ojek Online
Gojek berharap bisa berdiskusi terkait isi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur tarif ojek online dengan pemerintah.
Redoxon Luncurkan #KomuterTegar Kampanye Jaga Daya Tahan Tubuh
Peluncuran kampanye #KomuterTegar ditandai dengan konvoi puluhan pengemudi ojek online
Pengendara Belum Pasti Dukung Meski Jokowi Bikin Aturan Ojek Online
Jokowi menjanjikan regulasi ojek daring segera terbit. Rencana ini dinilai cara Jokowi rangkul pengendara supaya mendukungnya.
Presiden Jokowi: Jangan Paksakan Tarif Ojek Online Terlalu Tinggi
Presiden Jokowi mengingatkan tarif ojek online yang terlalu tinggi terjadi karena persangian di industri transportasi online.
Jokowi Akui Regulasi Ojol Kalah Cepat dari Inovasi Ojek Online
Presiden Jokowi mengakui bila regulasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kerap kalah cepat dibanding inovasi dan teknologi ojek online.
Jokowi Marah Jika Ada yang Remehkan Pekerjaan Ojek Online
Presiden Jokowi marah dan mengkritik pihak yang meremehkan pekerjaan ojek online yang dinilai bisa menjadi lapangan pekerjaan di masa depan.
Aturan Ojol Belum Beres, Kenapa Kemenhub Mau Atur Ojek Pangkalan?
Anggota Komisi V DPR RI menyarakankan Kemenhub lebih baik fokus pada ojek daring daripada mengatur ojek pangkalan.
Kemenhub Belum Sepakat dengan Aplikator Soal Tarif Ojol
Kalau batas bawah taksi online itu Rp3.500, mungkin untuk ojek online bisa berada pada kisaran Rp2.000-Rp2.500.
YLKI Minta Jam Kerja Pengemudi Ojek Online Lebih Diperhatikan
Jam kerja yang terlalu lama bisa berujung pada kelelahan yang dialami para mitra sehingga berdampak pada keselamatan penumpangnya.
Pemerintah Targetkan Peraturan Ojek Online Rampung Maret 2019
Budi mengatakan peraturan yang disusun untuk ojol itu akan memiliki bentuk sebagai peraturan menteri perhubungan (permenhub).
Dulu Kukuh Menolak, Kini Pemerintah Akan Atur Ojek Online
Setidaknya hingga akhir tahun lalu, pemerintah memastikan tak bakal meregulasi ojek online. Tapi kini mereka berubah.
Di Jakarta, 1-2 Orang Tewas di Jalan karena Sepeda Motor
Solidaritas membantu kecelakaan lalu lintas secepat mungkin penting saat negara dan kota gagal menyediakan akses transportasi publik.
Mengenal URC Ojol, Disatukan di Jalan, Solidaritas tanpa Batas
Para anggota unit reaksi cepat dari para sopir ojek online ini bekerja 24 jam demi membantu korban kecelakaan lalu lintas.
Ojek Online Bakal Diatur, Berkacalah dari Bangladesh!
Bangladesh telah meregulasi ride-sharing berbasis motor, pemerintah Indonesia berencana menerapkannya di awal 2019.
Prabowo akan Temui Ribuan Tukang Ojek Online pada Minggu
"Tapi tadi ada pesan dari Prabowo, Insya Allah, Beliau siap hadir dan siap dibonceng naik motor menuju lokasi acara," kata Ferry.