Indeks Ojek Online

Stafsus Kemehub, Wihana Kirana menilai, persaingan usaha terkait pemberian diskon antarperusahaan aplikasi ojek online ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Go-Jek berharap, keputusan Kemenhub mempertimbangkan sisi pendapatan mitra, konsumen, dan keberlangsungan industri.

Kementerian Perhubungan dinilai tak punya hak mencampuri urusan perusahaan memberikan diskon tarif ojek online.

Menhub Budi Karyadi menegaskan, tarif ojek online yang disampaikan pihaknya merupakan usulan dari pengemudi ojol.

Ketua Garda Igun Wicaksono menjelaskan, Kemenhub akan melakukan pengaturan diskon tarif ojol untuk mencegah perang harga yang dapat mematikan kompetitor atau predatory pricing.

KPPU menyebutkan diskon tarif ojek online oleh aplikator memiliki indikasi predatory pricing.

Menhub mengatakan bahwa pengaturan diskon ini tentunya mempertimbangkan berbagai pihak, baik itu aplikator, pengemudi, maupun penumpang.

Budi menjelaskan bahwa kehadiran peraturan itu nantinya dapat memberi kejelasan mengenai keberadaan diskon yang bisa diberikan oleh aplikator ojek online.

Pengemudi ojek online tidak dapat Tunjangan Hari Raya (THR) karena hubungan kerjanya dengan perusahaan aplikasi.

Perang promo dinilai bisa menganggu upaya Kemenhub mendapatkan gambaran situasi yang tepat dalam proses evaluasi penerapan aturan tarif ojek online. 

Syarkawi Rauf menyatakan pemberian promo tarif ojek online yang tidak dibatasi bisa memicu perang harga yang membuat iklim usaha tidak sehat.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengklaim dari pantauan Grab menunjukkan hasil positif usai penerapan Permenhub No. 12/2019.

Kemenhub menggelar survei di lima kota dengan menyebar ribuan kuesioner untuk menampung aspirasi konsumen dan driver soal tarif ojek online.

Darmaningtyas mengingatkan batas atas dan bawah tarif ojek online diberlakukan Kemenhub untuk melindungi driver dan penumpang. 

Tanpa penyesuaian tarif yang memadai, para driver merasa kesulitan menyisihkan pendapatannya untuk keperluan perawatan kendaraan.

Kemenhub mengirim Ditjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi untuk menemui manajemen Go-Jek. Tujuannya agar Go-Jek memberlakukan tarif ojek online sesuai dengan aturan Kemenhub. 

Kementerian Perhubungan membuka peluang untuk menurunkan tarif ojek online.

Menurut Rumayya, kenaikan tarif ojek online ini tidak meningkatkan kesejahteraan pengemudi karena ada penurunan jumlah konsumen. 

Budi mengatakan, selama masa survei itu, Go-jek dan Grab harus menggunakan tarif baru itu selama 10 hari ke depan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan dari hasil uji coba itu, Kemenhub akan mengevaluasinya melalui sebuah survei.