Indeks Ojek Online

Menurut Ujang, komunitas pengemudi transportasi daring merupakan simbol perjuangan rakyat kecil yang mencari nafkah untuk keluarganya.

Grab Indonesia mengklaim telah berupaya meningkatkan pendapatan mitranya.

Argo minimum untuk setiap perjalanan telah ditingkatkan, dari Rp5.000 menjadi Rp7.000.

Komunikasi dan mediasi mentok di pihak manajemen Grab yang bersikukuh tidak menaikkan tarif ojek online.

Tempat untuk transit ojek yang dimaksud Anies hanya berfungsi sebagai tempat penjemputan dan pengantaran penumpang, bukan sebagai pangkalan.

Kelompok Ojek Online meminta tarif pengemudi dikembalikan seperti tahun 2015, yakni sebesar Rp3.000 per kilometer.

"Kalau aksi kami ya tergantung bagaimana kekuatan negara dan pemerintah RI untuk menekan pihak perusahaan aplikasi yang jadi sponsor acara Asian Games tersebut," ungkap anggota presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono.

Semua kantor Pemprov DKI akan menyiapkan tempat khusus bagi ojek online.

Menhub Budi Karya mengaku siap membuka ruang diskusi intensif dengan Gerakan Aksi Roda Dua (GARDA) yang berencana melakukan demonstrasi saat Asian Games 2018 berlangsung.

Pemprov DKI dan perusahaan penyedia jasa ojek online sedang memutar otak untuk mencari kantong-kantor parkir bagi para driver ojek online.

Go-Jek tidak mempersoalkan rekomendasi Kemenhub yang meminta ojek online diatur oleh pemda melalui pembentukan Perda.

Go-Jek akan meluncurkan paket 'Siap Online' untuk mengakomodasi kebutuhan paket data internet dan pulsa para mitra pengemudi.

Kemenhub menegaskan tidak akan membentuk regulasi untuk melegalkan ojek online sebagai transportasi umum.

Aliansi ojek daring disarankan tak lagi mengupayakan jalur pengadilan agar kendaraan roda dua bisa dikategorikan transportasi umum.

Keputusan MK membuat ojek online tetap dianggap sebagai transportasi umum ilegal lantaran tidak memenuhi standar keamanan bagi penumpang.

MK menolak uji materi
untuk memasukkan sepeda
motor sebagai angkutan umum.

MK menolak uji materi untuk memasukkan sepeda motor sebagai angkutan umum. Penolakan tersebut membuat angkutan ini jadi tak punya dasar hukum.

“Ini masalah yang penting dan harus ditangani dengan baik. Harus kita tekan supaya hitung-hitungan ekonominya juga betul dan tidak fiktif,” kata Tri Sukma.

INDEF menggelar survei untuk mengukur intensitas order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi ojek dan taksi online.

Komisi V akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Perhubungan pada Rabu pekan ini untuk membahas usulan pembentukan regulasi terkait dengan ojek online.