tirto.id - Persatuan ojek online yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) hingga saat ini masih bersiteguh melangsungkan demonstrasi di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta dan Gelora Jakabaring Sport City, Palembang, pada saat pembukaan Asian Games Sabtu, 18 Agustus 2018.
"Iya, untuk aksi unjuk rasa ojek online nasional jadi kami lakukan," ujar anggota presidium Garda, Igun Wicaksono kepada Tirto pada Selasa (24/7/2018).
Menurut Igun, aksi Garda akan dilakukan jika pemerintah tidak bisa menekan perusahaan aplikator agar memberikan tarif pelayanan ojek online sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilometer. Garda memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membereskan tuntutan mereka sebelum Asian Games berlangsung.
"Kalau aksi kami ya tergantung bagaimana kekuatan negara dan pemerintah RI untuk menekan pihak perusahaan aplikasi yang jadi sponsor acara Asian Games tersebut," ungkapnya.
Igun menambahkan, acara bertaraf internasional seperti Asian Games 2018 tidak akan membuat pihaknya surut berdemonstrasi. Sebaliknya, demonstrasi yang hendak dilakukan Garda akan menjadi koreksi besar bagi pemerintah.
"Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa yang harus khawatir (atas demo ini adalah) negara dan pemerintah RI," ucapnya.
Tuntutan Garda tentang penetapan tarif pelayanan ojek online ini diutamakan untuk salah satu perusahaan aplikator yang menjadi sponsor Asian Games 2018.
Semula, ketika pelayanan ojek online dibuka pada 2012 hingga 2015 tarif yang dipatok adalah Rp3.000 hingga Rp4.000 per km. Namun saat ini, tarif yang ditetapkan adalah Rp1.200 hingga Rp1600 per kilometer.
Menurut Igun, Garda bersikeras melakukan demonstrasi saat Asian Games karena terjadi pemotongan biaya 20 persen dari setiap transaksi untuk pajak. Meskipun sudah dikenai pemotongan sebesar itu, para driver ojek online tidak mendapatkan hak yang pantas, misalnya tidak ada jaminan kecelakaan. Padahal, kecelakaan dapat mengancam sewaktu-waktu.
"Perusahaan aplikasi yang menjadi sponsor Asian Games menggunakan biaya dari pemotongan pajak mitra ojek onlinenya, sebesar 20 persen dari setiap transaksi yang berlangsung," katanya.
Igun menambahkan, promosi tarif yang membuat tarif lebih rendah semakin membuat para driver merugi. Padahal selain potongan pajak 20 persen, mereka masih dikenai potongan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) 6 persen dari transaksi.
"Sedangkan bertahun-tahun kami tidak pernah diberikan bukti setor pajak kami yang seharusnya disetorkan ke Dirjen Pajak Kemenkeu (Kementerian Keuangan).
"Kemana pajak kami? Jika terjadi penggelapan pajak, maka itu adalah uang haram. Apalagi jika semua itu dipakai untuk sponsorship Asian Games," ungkap Igun
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pihaknya terus melakukan komunikasi intensif agar Garda mengurungkan niat berdemo saat Asian Games 2018. Menurutnya, hasil dialog intensif telah berhasil terhadap kelompok-kelompok driver ojek online yang lain.
"Beberapa pihak itu mengapresiasi apa yang kita diskusikan. Harapan kami semua bisa saling mengerti dan ojol (ojek online) ini memang kami arahkan untuk dikelola, dikoordinasikan oleh Pemda.
"Harapannya, harapan saya dipastikan. Mudah-mudahan saudara kita itu juga melihat Asian Games suatu event akbar untuk kebanggaan bangsa," ucapnya pada Selasa (24/7/2018).
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Fitra Firdaus
