Indeks Nusron Wahid

Nusron menyebut, pemimpin daerah setingkat bupati dan wali kota bersedia mengalih fungsi lahan pertanian ke industri atau perumahan karena faktor ekonomi.

Nusron berharap, APBD bisa digunakan untuk mempercepat proses penggratisan BPHTB untuk warga miskin ketika dana APBN tidak mencukupi.

Nusron menilai, tanah di sepanjang sungai, termasuk di atas tanggul, harus memiliki status hukum yang jelas dengan sertifikat atas nama negara.

Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai, Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengatakan bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

Nusron menegaskan tetap membatalkan semua SHGB maupun SHM yang berada di luar garis pantai, termasuk milik perusahaan yang berafiliasi dengan Aguan.

Nusron mengatakan 58 sertifikat yang dinyatakan sah secara hukum lantaran masih berada di dalam garis pantai atau di daratan.

Nusron sebut 13 sertifikat masih belum jelas ketetapan hukumnya dan dipastikan masih milik Badan Usaha.

Nusron Wahid, menyatakan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) berwenang untuk membagikan lahan gratis IKN kepada siapa pun.

Nusron Wahid, meyakini sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjamin keamanannya.

Nusron pun mencopot 5 pegawai ATR/BPN sebagai sanksi berat karena terlibat kasus pagar laut di Bekasi.

Nusron mengungkap sejumlah pihak yang terlibat pendirian pagar laut Bekasi tergolong sebagai pegawai bawahan.

Nusron mengeklaim pejabat yang terlibat bukan lah eselon I & II BPN, bahkan Kepala BPN Bekasi tidak mengetahui penerbitan SHM pagar laut Bekasi.

Nusron Wahid mengatakan Kemenhut menghadapi masalah lahan yang selama ini tercatat dalam kawasan peta hutan, namun sudah berubah menjadi pemukiman.

Meski tak ada dokumen penting yang rusak, kebakaran itu menyebabkan kerugian yang nilainya ditaksir Rp448.656.000.

Nusron Wahid mengaku sudah melaporkan perkembangan masalah pagar laut di perairan Tangerang ke Presiden Prabowo Subianto.

Selain pemecatan, Nusron menjatuhkan sanksi berat kepada dua pegawai lain yang terlibat dalam kasus pagar laut Banten dan tinggal menunggu penerbitan SK.

DPR RI meminta Nusron Wahid menyelesaikan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia dan soal pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten.

Pemerintah mencabut SHGB dan SHM milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Kata Nusron, wilayah daratan yang sudah memiliki sertifikat HGB itu kini telah berubah menjadi lautan di Sidoarjo.