Indeks Nusron Wahid

Bowo Sidik Pangarso mengaku menyiapkan 400 ribu amplop uang untuk "serangan fajar" atas permintaan Nusron Wahid.

Wasekjen Partai Golkar, Dave Laksono menyebut orang-orang yang menghadang Nusron bisa dipidanakan.

Daftar pejabat yang
merangkap jabatan.
Salah satunya Edy Rahmayadi.

Golkar ancang-ancang untuk menentukan Capres pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. Harus memenuhi empat kriteria, kata Nusron.

Nusron Wahid masih terus mendesak Fraksi Golkar agar mundur dari keanggotaan dalam Pansus Angket KPK. Meski usulannya ditolak Rapat Pleno Golkar pada hari ini, dia mengklaim belum menyerah.

DPP Partai Golkar, bersama Hanura dan Nasdem, mendukung pencalonan Khofifah Indar Parawansa sebagai Calon Gubernur di Pilgub Jatim 2018.

Tim pendukung Ahok-Djarot "menggarap" warga Madura di Jakarta. Ada 200 ribu lebih warga Madura ber-KTP Jakarta, kata Nusron Wahid.

Nusron ajak warga Madura memilih Ahok. Alasannya KJP Santri yang dikeluarkan Ahok, memudahkan orang Madura di Jakarta membiayai anak mereka nyantri di Madura.

Politikus Golkar dan anggota tim pemenangan Ahok-Djarot menilai penolakan bantuan dari Ahok untuk masjid di Jakarta merupakan tindakan aneh dan tak islami.

Nusron berpandangan setiap nahdliyin berhak menggelar istigosah.

Sektor perikanan di Korea Selatan disebut menjanjikan upah yang cukup banyak bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mereka yang bekerja di sana bisa mendapatkan gaji sebesar Rp20 juta setiap bulannya.

Nusron Wahid mendukung penuh penunjukan Prasetio Edi sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot dan menilai penggantinya itu memang layak karena memiliki banyak pengalaman.

Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jambi, Gusrizal mulai mengusulkan agar Golkar mulai membidik calon wakil presiden untuk Jokowi pada pemilu 2019 mendatang. Nama-nama seperti Sri Mulyani, Khofifah Indar Parawansa, atau Sri Sultan Hamengku Buwono X dinilai layak.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan bahwa ada indikasi yang menunjukkan keterlibatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke dalam jaringan terorisme internasional.