Indeks Nik
NIK Jadi NPWP di UU HPP: Apakah Semua Orang Harus Dikenai Pajak?
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan setiap masyarakat yang memiliki NIK tidak otomatis langsung dikenakan pajak.
Link dukcapil.kemendagri.go.id Cek NIK KTP & Nomor KK
Cara melaporkan NIK KTP yang bermasalah dan nomor kontak Dukcapil.
Masyarakat Rentan & Tanpa NIK Bisa Ikut Vaksin di Sentra Vaksinasi
Untuk memperluas jangkauan vaksinasi, kelompok masyarakat rentan dan warga yan belum memiliki NIK sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID.
Cara Cek dan Registrasi Ulang BPJS Kesehatan November 2020
Cara cek keanggotaan BPJS Kesehatan dan cara registrasi ulang bagi peserta yang belum melengkapi NIK.
Cara Aktivasi Akun PPDB Jateng Online SMA/SMK ppdb.jatengprov.go.id
Cara aktivasi akun PPDB Online Jateng 2020 di ppdb.jatengprov.go.id mulai hari ini.
Data NIK dan KK untuk Daftar CPNS 2019 Tak Boleh Diunggah di Medsos
Dukcapil mengingatkan pelamar CPNS 2019 akan tidak membagikan data NIK dan KK di media sosial.
Bahas Penggunaan NIK Bersama KPK, Mensos: Bahas Penyaluran Bansos
Pembahasan di KPK bersama Kemensos dan Kemendagri terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) agar sesuai dengan sasaran.
KPK Undang Kemendagri dan Kemensos Bahas NIK hingga Bansos
Rapat lintas kementerian ini untuk membahas materi pencegahan terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terkait perbaikan pemberian bantuan sosial.
Jual Beli Data Kependudukan - Tirtografi!
Bareskrim Polri belum menerima laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik jual-beli data kependudukan.
Memburu Pelaku Kasus Jual Beli Data Kependudukan di Media Sosial
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan lembaganya telah melaporkan jual-beli data itu ke Polri. Bagaimana progresnya?
Hakim MK: Dokumen NIK Tim Prabowo Tak Bisa Jadi Alat Bukti
Manahan mengatakan, Tim Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang tidak sempurna dari kubu Prabowo-Sandiaga justru mengindikasikan adanya kecurangan masih sebatas ragu-ragu.
Soal E-KTP WNA Cina, TKN: Yang Penting Hak Pilih Tidak Hilang
Terkait WNA yang mempunyai e-KTP. Menurut TKN, yang penting masyarakat tetap bisa mendapatkan hak pilihnya.