Indeks News

Negara perlu mengambil peran dalam pencegahan TPPO anak dan adopsi ilegal dari hulu.

KUHAP 1981 menggantikan warisan kolonial yang diskriminatif. Kini, KUHAP baru yang telah disahkan DPR menuai kritik terkait legitimasi publik.
 
 
 

Kejahatan TPPO yang sebelumnya bersifat konvensional kini beralih ke ranah digital memanfaatkan platform media sosial.

Sebanyak 95% perempuan Indonesia masih memakai pembalut yang menyumbang sampah plastik dan mengancam kesehatan. Pembalut organik bisa menjadi solusi.

Tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan insentif bagi guru non-ASN dengan nilai Rp2,1 juta bersifat salah dan menyesatkan.

Pernyataan Habiburokhman soal, "Koalisi Pemalas" karena tak menyaksikan perdebatan live streaming mereka, tak mengubah fakta kalau KUHAP bermasalah.

Terselenggaranya “pernikahan resmi” antara Reni dan laki-laki Tiongkok mengindikasikan kasus-kasus seperti ini melibatkan negara.

Pertanyaan retoris ini terkait dengan usulan recall konstituen yang dinilai penting untuk akuntabilitas dan membatasi kuasa partai.

Narasi yang beredar di media sosial tidak bedasar dan merupakan isu hoaks yang telah muncul dalam beberapa bulan terakhir.

Di Eropa dan Amerika Utara, anak-anak menyumbang 42 persen dari investigasi kasus terorisme, lonjakan tiga kali lipat sejak 2021.

Setelah tujuh tahun bersama MMA Indonesia, satu pelajaran yang paling berkesan adalah bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri.

Platform Vidio dirancang sebagai pintu masuk model bisnis baru Emtek—menggabungkan pengalaman menonton dengan pengalaman berbelanja.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyederhanaan digit rupiah tidak akan diterapkan tahun ini maupun tahun 2026.

Cara Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad mengkritik keberadaan ahli gizi menunjukkan arogansi elite seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Model presidium kolektif kolegial yang diadopsi KAI dalam Kongres IV tahun 2024 di Solo adalah koreksi atas pola lama yang terlalu bertumpu pada satu figur.

“Polri itu pelaksana UU, bukan juru tafsir UU. Putusan MK justru mengembalikan Polri ke marwah Polri yang sebenarnya.”

Ketika penggunaan batu bara menimbulkan gangguan kesehatan dan pencemaran, pelanggarannya tak hanya administratif, tapi juga menyangkut hak asasi manusia.

Kasus penculikan anak yang berkaitan dengan TPPO makin sering teridentifikasi.

Wakapolri membeberkan sejumlah belum idealnya kinerja kepolisian. Hal ini bisa menjadi langkah baik untuk memulai proses perbaikan.

Berita aslinya tidak membahas soal pembagian uang Rp280 miliar pada Jokowi, melainkan peran adik dan ipar Sugiri dalam kasus korupsinya.