Indeks News

Zulhas menuturkan bahwa Pasar Tanah Abang, Jakarta, sudah mulai ramai pembeli usai social commerce seperti TikTok Shop tutup.

Ali Fikri sebut KPK dapat melakukan jemput paksa terhadap siapa pun karena mangkir dari panggilan penegak hukum.

Presiden Joko Widodo menuturkan saat ini pemerintah memiliki cadangan beras sebanyak 1,7 juta ton.

KPK menegaskan penangkapan dapat dilakukan terhadap tersangka tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dan tidak harus didahului pemanggilan.

MK didorong menyatakan gugatan batas usia capres-cawapres sebagai open legal policy. Tujuannya agar MK tidka sarat konflik kepentingan dalam menafsirkan.

Grace Natalie sebut PSI sangat terbuka jika Gibran Rakabuming Raka mau bergabung dengan PSI. Ia sebut Gibran kepala daerah muda berprestasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menilai Bey Machmudin memiliki alasan mengapa membatalkan kegiatan relawan Anies.

Beberapa siswa dibawa ke Puskesmas II Purwokerto Utara karena mengalami sesak napas dan mata terasa pedih. Sementara siswa lainnya dipulangkan lebih awal.

Presiden Jokowi yakin KPK punya alasan kuat sehingga proses hukum dipercepat dan bukan alasan politisasi saat menjemput paksa SYL.

Presiden Jokowi menanggapi santai terkait anggapan keluarganya sedang berupaya membangun dinasti politik jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres.

Irto Ginting merespons pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terkait adanya ‘kebocoran’ atas kelangkaan LPG 3 kg.

Mendag Zulhas mengaku belum mengetahui kabar TikTok Shop akan kembali beroperasi pada 10 November 2023 mendatang.

Presiden Jokowi menanggapi batalnya proyek kelistrikan PLTU Indramayu di Jawa Barat.

Indikator uji emisi mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 8 tahun 2023.

Indonesia akan memiliki harga acuan sendiri dengan peluncuran Bursa CPO (Cruce Plam Oil) atau minyak sawit mentah.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, ada banyak manfaat Bursa CPO meski tidak ada paksaan bagi pengusaha untuk ikut bergabung.

PKS memandang yang berwenang mengubah ketentuan usia capres-cawapres hanya DPR dan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Pemilu.