Indeks Nasional

Prabowo mengatakan Partai Gerindra tidak akan lolos verifikasi di DKI Jakarta tanpa adanya peran ibu-ibu.

Prabowo sempat mengeluarkan candaan yang menyatakan Ferry Juliantono bisa menjadi Presiden Indonesia. 

Airlangga mengatakan saat ini belum ada satu partai politik pun yang berpengalaman menghadapi Pileg dan Pilpres serentak.

Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor akan melaporkan wakilnya Asrar Abdul Samad ke kepolisian. Rencana itu muncul usai Asrar mengamuk di acara pelantikan pejabat daerahnya.

Pertikaian bupati dan wakil bupati di acara pelantikan pejabat muncul lagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini, kasus terjadi di Kabupaten Morowali Utara.

Polri belum mengajukan rekomendasi personel yang akan mengganti Komjen Budi Waseso (Buwas) sebagai kepala BNN.

Dua sanksi etik yang pernah diterima Arief Hidayat membuat sejumlah kalangan meragukan independensi MK saat ada sengketa Pemilu.

PKB akan mengajukan nama Cak Imin sebagai pengisi kursi pimpinan MPR jatah partai itu dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya untuk persiapan Cak Imin maju sebagai peserta Pilpres 2019.

Keikutsertaan anak-anak dalam kampanye Pilkada, masuk dalam kategori eksploitasi anak.

Nasdem menilai ada beberapa pasal yang rancu dalam revisi UU MD3.

Anton mengatakan, alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun itu akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

"Insyaallah bulan ini (pilih pengganti OSO) karena kami menunggu kalo tunda-tunda kan akan menumpuk," kata Wakil Ketua DPD, Nono Sampono.

Dengan ditolaknya gugatan uji materi dari KPK, Masinton menilai, Pansus Angket itu sah dan seluruh rekomendasinya mengikat kepada KPK.

Pelarangan juga berlaku untuk pemasangan foto Presiden Sukarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 BJ Habibie, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid.

"Keputusan itu menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR RI," kata Fahri Hamzah.

Keputusan tersebut masih harus menunggu persetujuan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK

Pemerintah menyepakati penambahan 1 kursi pimpinan DPR, 3 kursi pimpinan MPR dan 1 kursi pimpinan DPD, seperti halnya usulan panitia kerja (Panja) RUU MD3.

"Jadi hak penuh kalau Pak OSO mau mundur atau mau terus. Siapa gantinya itu semua kewenangan DPD," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Saat ini, baru nama Ahmad Basarah yang berpeluang besar menempati posisi pimpinan MPR.