Indeks Nasional

Bergabungnya Partai Demokrat ke dalam kubu Prabowo, memperlihatkan bahwa SBY secara de facto sudah memimpin koalisi Pilpres 2019 tersebut.

Jokowi diprediksi kembali bertarung dengan Prabowo pada Pilpres 2019.

Sebanyak 34 dokumen rahasia AS seputar Reformasi 1998 dirilis.

Menurut Nasaruddin hanya ulama-ulama mujtahid dengan pemahaman ilmu fiqih mumpuni yang bisa menghasilkan sebuah ijma.

MUI Jabar tidak sedang melarang aktivitas politik tertentu. MUI khawatir deklarasi ini jadi ricuh karena ada isu politisasi agama.

Sosok capres-cawapres yang akan diusung PAN akan diumumkan setelah Rakernas.

Cak Imin menyatakan, saat ini cawapres pendamping Jokowi belum mengerucut dan masih dipertimbangkan.

Mahasiswa Papua berdemonstrasi di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut "menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua".

Wasekjen PDIP, Utut Adianto mengakui bahwa partainya menggunakan Caleg berlatar belakang purnawirawan TNI untuk membentengi Jokowi.

Wasekjen PKB Jazilul Fawaid menyatakan, pihaknya akan meminta mandat dari para Kiai NU, jika Cak Imin tak dipilih sebagai Cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

“[Saya] Belum mendapat pemberitahuannya,” kata Trunoyudo.

Hasil Ijtima Ulama yang merekomendasikan Salim dan Somad sebagai cawapres Prabowo masih belum berubah dan masih berlaku sampai saat ini.

Meski kunjungan kerja Sandiaga sudah lima kali dilakukan kurang dari satu tahun, Wakil Ketua DPR DKI menilai hal tersebut tetap relevan.

Hubungan antara PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat masih sebatas menyatukan pandangan dan membentuk ikatan emosional dalam rangka menjajaki koalisi.

Mustafa keluar dari tempat rapat di kediaman salah satu kader Gerindra, di Jalan Kemang V nomor 11 A bersama Wasekjen PKS, Abdul Hakim.

Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyudin menyatakan, partainya akan membuka opsi abstain di Pilpres 2019, jika kadernya tak dipilih oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

"Kami sadar semua partai menginginkan kadernya berada di posisi nasional, tapi memang keputusan koalisi juga harus dihormati dan diterima," kata Ahmad Riza Patria.

Dana parpol yang naik berkali-kali lipat harus dibarengi dengan audit yang makin ketat. Bukan hanya berdasarkan kaidah akuntansi, tapi juga harus berdasarkan kinerja alias kualitasnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden sangat diskriminatif.

"Tapi saya kira agenda utamanya tentu silaturahim. Selain itu memantapkan dukungan partai-partai untuk Pak Jokowi," kata Raja Juli.