Indeks Napi Koruptor

ICW mengingatkan kepada MA untuk tidak gampang membebaskan napi koruptor dari jeratan hukum.

Seluruh tahanan KPK akan menggunakan borgol jika keluar dari rumah tahanan.

Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto mengakui kamar Setya Novanto, Nazaruddin, Joko Susilo dan Wawan memiliki ukuran lebih besar dari sel lain.

Menko Polhukam Wiranto, KPU, Bawaslu, dan DKPP akhirnya sepakat bahwa putusan MA yang bisa menyelesaikan perbedaan perihal status caleg eks koruptor.

Menurut Zulkifli, partainya akan dirugikan dengan keputusan Bawaslu.

Bawaslu daerah telah mengabulkan gugatan beberapa eks napi kasus korupsi agar bisa menjadi caleg.

“Keberadaan lapas khusus koruptor akan menimbulkan diskriminasi terhadap pelaku kejahatan lain," kata Emerson.

"Itu [nama bacaleg] akan kami kembalikan kepada parpol."

"Fuad Amin muntah darah. Ada di RS Boromeus, dikawal oleh kita dan polisi," ujar Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami.

ICW menilai pembuatan lapas khusus koruptor maupun penempatan narapidana korupsi di Nusakambangan bukan solusi memutus praktik jual-beli penjara mewah.

Meski banyak terjadi pelanggaran di Lapas Sukamiskin, mayoritas napi korupsi kelas “kakap” justru ditempatkan di lapas ini.

Dirjen PAS memimpin sidak ke Lapas Sukamiskin pada Minggu malam atau sehari usai KPK menggelar OTT di sana.

Kemenkumham menyatakan Wawan telah kembali ke Sukamiskin, sementara Fuad Amin masih rawat inap.

Mendagri Tjahjo Kumolo mendesak KPK untuk mempercepat proses hukum kandidat kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Dalam persidangan PK kali ini, Suryadharma Ali menyerahkan sejumlah bukti surat, serta mengajukan satu saksi.

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2019 sudah bisa diterapkan.

Suryadharma mengaku dirinya akan melakukan peninjauan kembali karena merasa tidak mendapat keadilan.

Aktivis antikorupsi menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mendukung rencana KPU melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif.

Sikap Jokowi, yang tidak sepakat dengan rencana KPU melarang eks napi kasus korupsi maju sebagai caleg di Pemilu 2019, dinilai memiliki motif politik.

Golkar dan PDIP menentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.