Kalla berharap Partai Golkar bisa segera melaksanakan Munaslub demi menyelamatkan partai yang elektabitasnya semakin merosot akibat kasus hukum Novanto.
Beberapa tokoh senior Golkar mendukung usulan DPD I yang menginginkan menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto yang saat ini tengah terjerat kasus korupsi e-KTP.
"Kita munculkan kalau bicara Panglima TNI sekarang ada Pak Gatot, ada Mbak Titiek, ada Indra Bambang Utoyo, ini kader Golkar yang bagus ini," kata Hisyam.
Mahyudin menyatakan jabatan Plt ketua umum hanya mengawal sementara kepengurusan Partai Golkar sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan Novanto.
Nurdin Halid menegaskan dua surat Setya Novanto, yang berisi permintaan agar tidak dilengserkan dari posisi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Golkar, tidak akan mempengaruhi keputusan Rapat Pleno partai Golkar.
"Kami tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera dengan dua jabatan [yang diemban Novanto] sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI," kata Nurdin Halid.