Indeks Munaslub Partai Golkar

Partai Golkar memiliki sistem dan aturan internal yang diatur dalam AD/ART sehingga persoalan sudah ada aturan, mekanisme dan tahapannya.

Kalla berharap Partai Golkar bisa segera melaksanakan Munaslub demi menyelamatkan partai yang elektabitasnya semakin merosot akibat kasus hukum Novanto.

PDIP menilai dukungan institusi partai sangat penting untuk menggerakan mesin partai memenangkan Pilgub.

Pergantian pemimpin Golkar mesti segera dikelarkan untuk melancarkan kegiatan partai tersebut di pilkada 2018 dan pileg 2019.

DPD Partai Golkar diminta untuk menaati hasil rapat pleno terkait digelar atau tidaknya Munaslub usai praperadilan Setya Novanto.

Beberapa tokoh senior Golkar mendukung usulan DPD I yang menginginkan menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto yang saat ini tengah terjerat kasus korupsi e-KTP.

"Kita munculkan kalau bicara Panglima TNI sekarang ada Pak Gatot, ada Mbak Titiek, ada Indra Bambang Utoyo, ini kader Golkar yang bagus ini," kata Hisyam.

Status hukum Setya Novanto dinilai menurunkan elektabilitas partai

Formappi menilai, keputusan pleno Golkar membuktikan masih kuatnya pengaruh Novanto di internal dan masih banyak pengurus yang menuruti kehendaknya.

Apabila Novanto kalah dalam praperadilan maka peluang Airlangga menjadi ketua umum Golkar semakin terbuka.

Salah satunya adalah elektabilitas Golkar yang tergerus karena kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Sesuai isi surat Setya Novanto, Idrus Marham berperan sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Mahyudin menyatakan jabatan Plt ketua umum hanya mengawal sementara kepengurusan Partai Golkar sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan Novanto.

Nurdin Halid menegaskan dua surat Setya Novanto, yang berisi permintaan agar tidak dilengserkan dari posisi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Golkar, tidak akan mempengaruhi keputusan Rapat Pleno partai Golkar.

"Kami tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera dengan dua jabatan [yang diemban Novanto] sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI," kata Nurdin Halid.

Menurut Mahyudin, partai lain tak perlu mendesak untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR karena itu meerupakan hak Partai Golkar.

Yang perlu menjadi catatan, Doli menekankan, Munaslub adalah jalan atau cara untuk melakukan pergantian kepemimpinan.

Dukungan Golkar terhadap Jokowi di Pemilu 2019 perlu dievalusi dalam Munaslub.

Elite Golkar memastikan pergantian ketua umum tidak akan mempengaruhi dukungan kepada Jokowi dalam Pilpres mendatang.

Selain berintegritas, Dedi Mulyadi menginginkan agar pengganti Setya Novanto adalah sosok yang komitmen mendukung Jokowi di Pilpres 2019.