tirto.id - Ketua DPD I Golkar Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan, pihaknya menginginkan pengganti Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar tetap menjaga komitmen untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2019.
"Golkar kalau urusan mencalonkan Presiden kan sudah final, artinya pemimpin baru Golkar adalah yang mendukung Pak Jokowi kembali sebagai Presiden," kata Dedi di DPP Golkar, Senin (20/11/2017).
Selain itu, kata Dedi, pemimpin baru Partai Golkar haruslah sosok yang menghormati sistem demokratisasi di internal partai, berintegritas, dan dekat dengan basis akar rumput. “Karena Golkar selama ini basisnya pedesaan. Golkar tidak boleh melupakan akar pedesaan sebagai basisnya selama ini,” kata Dedi.
Meski begitu, Dedi enggan menyebut satu nama yang memenuhi kriteria tersebut. Dedi mengaku dirinya tidak mau berbicara soal sosok.
"Kami tidak bicara orang. Kami bicara sistem bagaimana partai ini segera melakukan perubahan dengan pemimpin baru," kata Dedi.
Sebelumnya, Wasekjen DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzili juga berpandangan demikian. Menurut Ace, salah satu syarat ketua umum Golkar pengganti Novanto harus tetap mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.
“Kalau bukan Pak Jokowi siapa lagi? Mayoritas pengurus di internal (Golkar) juga saya pikir mendukung Pak Jokowi. Ada juga yang enggak, tapi biar," kata Ace kepada Tirto, Senin (20/11/2017).
Mantan Korbid Polhukam Golkar, Yorrys Raweyai juga sepikiran dengan Ace. Yorrys kepada Tirto menyatakan pengganti Novanto harus siap melanjutkan komitmen Golkar mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
"Tidak akan ada manuver lagi. Dukungan ke Pak Jokowi itu final," kata Yorrys.
Yorrys bahkan secara eksplisit menyebut nama Airlangga Hartarto sebagai sosok yang paling pantas menjadi ketua umum Golkar menggantikan Novanto. “Airlangga memang yang paling pas," kata Yorrys.
Airlangga saat ini menjabat sebagai menteri perindustrian kabinet Jokowi-JK. Yorrys bahkan "mengiyakan" Airlangga telah bertemu dengan Jokowi dan JK di Istana untuk membahas hal ini.
Di Golkar, pergantian struktur kepemimpinan partai diatur melalui Musyawarah Nasional (Munas) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 AD/ART partai. Dikatakan di dalamnnya Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam lima tahun. Munas salah satunya berwenang untuk memilih dan menetapkan ketua umum partai.
Sementara, Pasal 32 Ayat 3(a) AD/ART Golkar menyatakan, partai bisa menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) jika dihadapkan pada kegentingan yang memaksa. Munaslub diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
Sebagai catatan, selain nama Airlangga, ada juga tiga nama lainnya, yakni Aziz Syamsudin, Ade Komarudin, dan Bambang Soesatyo yang muncul di internal Partai Golkar.
Selasa besok (21/11/2017), DPP Golkar akan menyelenggarakan rapat pleno penonaktifan Novanto sebagai ketua umum dan akan membahas kemungkinan langkah politik Golkar ke depannya, termasuk peluang adanya Munaslub.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
