Indeks Mkd

MKD DPR RI putuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio melanggar kode etik. Simak jenis pelanggaran kode etik DPR RI dan sanksinya.

Perbaikan terhadap perilaku komunikasi anggota DPR  harus dilakukan secara menyeluruh, ketimbang hanya sekadar memberi sanksi nonaktif.

MKD menilai aksi Eko Patrio memainkan sound horeg menanggapi kritik soal joget saat sidang tahunan DPR tak bertujuan untuk menghina.

MKD menilai, penjarahan terjadi tidak lepas dari akibat berita bohong usai para anggota DPR menyampaikan pernyataan yang tidak tepat ke publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan ahli, MKD melihat Adies tak terbukti memiliki niat untuk merendahkan pihak manapun, apalagi sudah mengklarifikasi.

Nafa Urbach terlihat sampai lebih dulu di ruang MKD, sementara Adies Kadir yang paling terakhir tiba.

Penetapan status keanggotaan Rahayu Saraswati diputuskan dalam rapat tertutup MKD guna menindaklanjuti surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

MKD menjamin sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Ahmad Sahroni dkk berlangsung secara profesional dan transparan.

Sidang MKD terhadap Uya Kuya dkk akan digelar secara terbuka mulai 29 Oktober 2025.

Pergantian Wakil Ketua MKD dari Aboe Bakar ke Adang Daradjatun sesuai dengan keputusan Fraksi PKS dan disahkan oleh pimpinan DPR.

MKD DPR RI berikan teguran keras dan rekomendasi agar Beniyanto tidak dicalonkan kembali di dapil Sulawesi Tengah dalam Pemilu 2029.

Anwar menegaskan, pengadilan itu perlu dilakukan demi menjaga marwah institusi wakil rakyat di parlemen.

MKD akan memanggil PPATK untuk membahas temuan data 1.000 anggota DPR hingga DPRD yang diduga melakukan judi online.

MKD tak mau membuka hasil pemeriksaan Anggota Fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto dan pihak pelapor terkait tudingan pelecehan seksual.

MKD tak bisa lagi menyidangkan anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf karena telah mengundurkan diri dari partai dan DPR.

Sugeng mengaku telah mengikuti aturan protokoler sebelum masuk Gedung DPR RI. Seperti menunjukkan surat undangan.

MKD menilai pernyataan Effendi Simbolon menyebut TNI seperti gerombolan secara substansi adalah sebuah ktitikan & disampaikan dalam rapat kerja.

MKD belum berhasil memanggil KSAD Jenderal Dudung Abdurachman guna meminta keterangannya terkait pernyataan Effendi Simbolon.

PDIP menilai Effendi Simbolon perlu mendapat hak imunitas karena ucapannya soal TNI seperti gerombolan disampaikan saat rapat kerja Komisi I.

MKD membuka pintu pelaporan apabila ada masyarakat yang merasa menjadi korban pencabulan anggota DPR berinsial DK.