Indeks Menteri Atr

Pemerintah segera menyusun aturan turunan usai RUU Pengaturan Reforma Agraria sah menjadi undang-undang.

Nusron Wahid menjadi sorotan karena ada OTT KPK di lingkungan ATR/BPN. Simak profil, karier, dan harta kekayaan Menteri ATR/BPN.

Nusron Wahid akhirnya muncul ke publik saat keberadaannya sempat menjadi tanda tanya publik sehabis OTT KPK menyasar Kementerian ATR/BPN.

Menempatkan orang kepercayaan sebagai penampung dana suap atau korupsi, kerap terjadi di berbagai kasus di Indonesia.

Menurut Menteri ATR Nusron Wahid, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah pada 2019–2024 karena alih fungsi ke industri dan perumahan.

Total lahan yang dicabut izinnya seluas 85.244,925 hektare yang berada di Tulang Bawang, Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ratusan ribu hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah beralih fungsi untuk tambang dan kebun.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan negara tetap mengakui status hukum tanah warga yang terdampak banjir bandang Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengeluhkan program cetak sawah sebagai pengganti belum memberikan hasil panen yang optimal.

Nusron Wahid mengungkap pula banyak sawah hilang akibat rekomendasi bupati atau wali kota yang tidak tepat.

Bali harus pulihkan 4 ribu hektare sawah ditambah mencetak 2 ribu hektare baru agar target swasembada pangan terpenuhi.

Nusron mengimbau masyarakat yang masih memegang sertifikat tanah terbitan lama untuk segera melakukan pemutakhiran data.

Nusron Wahid memastikan setiap tanah yang mengantongi SHM dipastikan aman dari penertiban.

Rencana penertiban tanah lewat PP Nomor 20 Tahun 2021 jangan justru menyasar masyarakat kecil yang sudah lama menggarap/memanfaatkan tanah.

26,83 juta hektare atau 48 persen dari total lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai 60 keluarga atas nama PT.

Nusron mengungkap sejumlah pihak yang terlibat pendirian pagar laut Bekasi tergolong sebagai pegawai bawahan.

Nusron mengeklaim pejabat yang terlibat bukan lah eselon I & II BPN, bahkan Kepala BPN Bekasi tidak mengetahui penerbitan SHM pagar laut Bekasi.

Selain pemecatan, Nusron menjatuhkan sanksi berat kepada dua pegawai lain yang terlibat dalam kasus pagar laut Banten dan tinggal menunggu penerbitan SK.

DPR RI meminta Nusron Wahid menyelesaikan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia dan soal pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten.

AHY mengungkapkan HGB pagar laut di Tangerang dikeluarkan Kementerian ATR pada 2023, sementara dirinya jadi Menteri ATR pada awal 2024.