Indeks Menteri Agraria Dan Tata Ruang

Nusron Wahid mengakui lokasi pagar laut Tangerang yang tercantum di sertifikat HGB menyalahi aturan karena berada di luar garis pantai.

Jokowi memilih menjabarkan latar belakang pendidikan AHY ketimbang menjawab pertanyaan soal komunikasi dengan PDIP soal penunjukkan sebagai Menteri ATR.

"Sampai akhir 2023, 110 juta sertifikat sudah selesai," kata Jokowi.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berjanji terus 'menggebuk' pegawainya yang jadi mafia tanah karena tidak tega melihat keluhan yang dialami masyarakat.

Jokowi juga melantik tiga wakil menteri yaitu Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, Wempi Wetipo sebagai Wamendagri, dan Afriansyah Noor sebagai Wamenaker.

Jika tak ada perubahan fundamental yang dilakukan presiden, KPA menilai agenda reforma agraria kembali akan jalan di tempat.

Sofyan juga memastikan nomenklatur untuk kementeriannya nanti tak akan berubah.

Sebanyak 30.000 hektare tanah negara di ibu kota baru akan disewakan kepada masyarakat

Pemerintah akan memberikan pajak tinggi bagi spekulan tanah agar tidak mematok harga lahan tinggi di kawasan Ibu Kota Baru, Samboja, Kalimantan Timur.

Pelanggaran tata ruang di Jakarta Selatan, DKI Jakarta terkait struktur 3 dimensi bangunan yang dibuat oleh pemiliknya. Saat ini tengah diselidiki Kementerian ATR.

Sofyan menyebutkan bila RUU ini disahkan sekitar 90 persen masalah terkait tanah dapat diatasi.

Pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek akan rampung pada akhir Juli 2019.

Koalisi Buka Data HGU akan melaporkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Bareskrim Polri terkait penolakan membuka data HGU.

Sofyan Djalil tak mau membuka data HGU karena akan membahayakan industri sawit.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan program bagi-bagi sertifikat tanah rawan pungli di masyarakat.

"Insyaallah Jakarta dengan dukungan Pak Gubernur tahun depan kita sudah selesaikan mendaftarkan seluruh tanah di Jakarta," kata Sofyan.

Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika ingin menggadai sertifikat tanah yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman.

Anies mengatakan, belum tersertifikasinya sejumlah lahan di DKI Jakarta membuat aset tersebut tak dapat mendatangkan keuntungan ekonomis.