BPK mengusulkan mekanisme penyerahan 10 persen saham Freeport Indonesia ke Pemda Papua tak dilakukan dengan setoran penyertaan modal, tapi dibayar melalui pemotongan hak dividen.
Aktivis yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua menuntut Pemerintah lebih memperhatikan hidup warga Papua.