Indeks Mahkamah Konstitusi

Basuki Tjahaja Purnama mengimbau Mahkamah Konstitusi untuk mendefinisikan poin wajib cuti di UU Pilkada secara lebih jelas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin berhemat dengan tidak menggunakan kuasa hukum di sidang perdana di Mahkamah Konstitusi.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menggunakan kuasa hukum pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi.

Sidang perdana permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, (22/08/2016) pukul 11.00 WIB di Jakarta. Gugatan terhadap peraturan tersebut sebelumnya diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Para negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) pada Jumat (12/8/2016) ini akan menandatangani Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang berisikan kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga.

Para negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) pada Jumat (12/8/2016) ini akan menandatangani Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang berisikan kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga.

Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia akan berlangsung selama enam hari, diikuti delegasi dari 20 negara untuk bertukar pikiran dan menghasilkan komitmen dalam memajukan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak telah diajukan ke Mahkamah Agung guna dilakukan uji materi. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan sepenuhnya mempertahankan UU Amnesti Pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Permohonan uji materi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta tidak dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Alasannya, syarat pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap tidak demokratis.

Mahfud MD menganggap, sidang IPT 1965 liar karena sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana: pengadilan negara dalam negeri dan pengadilan internasional di bawah ICC. Maka, putusan sidang IPT 1965 dinilai tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap negara.

Proses seleksi Anggota KPI Pusat periode 2016-2019 dinilai mengancam demokrasi. Hal ini memicu sejumlah warga menggugat proses seleksi tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya mereka menyebut telah terjadi pelanggaran terhadap  Undang undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Mahkamah Konstitusi pada Kamis (14/7/2016) menolak permohonan uji materi Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diajukan oleh tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, RJ Soehandoyo dengan kesimpulan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Presiden Joko Widodo mengarahkan Menteri Keuangan untuk menghadiri uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan uji materi Undang Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditolak Mahkamah Konstitusi karena dinilai tak beralasan.

Rachmawati Soekarnoputri selaku Ketua Pendiri Yayasan Universitas Bung Karno mengatakan penetapan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni belum sempurna jika TAP MPRS No.33 Tahun 1967 belum dicabut

YLBHI minta aparatur di lembaga peradilan, baik hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan tenaga lainnya yang tersandung masalah hukum untuk mundur

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuding Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bagian dari rezim upah murah.