Indeks Mahfud Md

Mahfud menyayangkan kasus Novel Baswedan belum menemukan titik terang sehingga ia mendorong untuk pembentukan TGPF.

Kendati berprofesi sebagai pengacara, Fredrich Yunadi tidak bisa menghindari proses hukum.

"Kalau dari sudut teknis keamanan yang dikuasai kepolisian, sebenarnya mudah mengusut kasus Novel," kata Mahfud MD. 

Frederich belum memutuskan apakah akan melaporkan Mahfud atau tidak.

Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD menilai KPK bisa menjemput paksa Setya Novanto tanpa izin Presiden Joko Widodo. Rujukan hukumnya UU MD3 Pasal 245 ayat 3 butir c.

Mahfud MD berpendapat uji materi UU Ormas hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan membatalkan pembubaran HTI.

Mahfud menilai, keputusan yang dikeluarkan Pansus Hak Angket DPR tentang KPK nantinya hanya akan bersifat politis dan tidak akan yuridis karena dianggap tidak legal.

“Kita telah memutuskan bahwasanya hak angket ini akan tetap berjalan, tidak ada pengaruh sama sekali karena itu ditolak Profesor Mahfud,” tegas Taufiqulhadi.

Mahfud setuju bahwa KPK perlu mendapatkan pengawasan, tetapi bukan oleh hak angket DPR.

Dalam aturan di UU MD3 memang tidak mengharuskan Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya.

Panitia khusus hak angket KPK mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Senin (10/7/2017) dan menyusul akan memanggil Mahfud MD.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD menuding pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum sebab memuat banyak pelanggaran undang-undang.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pengerahan 1000 advokat untuk membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di pengadilan belum tentu bisa menghadang upaya pemerintah membubarkan organisasi itu melalui gugatan di pengadilan. 

Mahfud MD menganggap, sidang IPT 1965 liar karena sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana: pengadilan negara dalam negeri dan pengadilan internasional di bawah ICC. Maka, putusan sidang IPT 1965 dinilai tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap negara.

Ketua Dewan Pertimbangan MMD Initiative Mahfud MD menilai langkah pemerintah Indonesia yang akan membebaskan 10 warga negara Indonesia yang tersandera dan diperkirakan berada di Filipina sudah tepat, asalkan tidak memberikan tuntutan tembusan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menekankan bahwa jalur independen adalah pintu lain bagi bakal calon yang tidak bisa mengakses partai politik untuk maju menjadi kepala daerah.