Indeks Law Government

Polisi tersangka pembunuhan laskar FPI harus diadili secara terbuka. Perlu juga mengusut rantai komando mereka.

Pakar PBB menyebut proyek Mandalika melanggar HAM, tapi Indonesia lekas membantah.

Langkah yang harus diikuti jika ingin melakukan pembuatan SIM secara online.

Sebuah pesantren digerebek Densus 88. Pengurus Muhammadiyah mengklarifikasi itu bukan milik mereka.

KPK menahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya untuk penyidikan korupsi dana bansos COVID-19 periode 2020.

Jaksa memburu aset-aset milik Benny Tjokrosaputro tersangka korupsi PT ASABRI.

Orangtua memberitahu polisi posisi anaknya yang menjadi DPO terduga teroris di Jakarta.

Riset terbaru Setara Institure menunjukkan kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin rapuh saat pandemi, dan banyak pelaku adalah aktor negara.

Pendamping korban mendesak Gubernur Ganjar Pranowo memecat pelaku dari jabatan Komisioner Komisi Infornasi Jawa Tengah.

DPR mau kasus HAM berat masa lalu diselesaikan secara non-yudisial. Usul ini mendapat penolakan keras dari korban dan aktivis.

Siaran langsung akan dibuka kembali pada agenda tuntutan, pembelaan dan putusan sidang Rizieq Shihab.

Bahar bin Smith menganiaya sopir taksi. Pengacara meminta kasus dihentikan karena keduanya sudah berdamai.

Mahkamah Agung seharusnya memperkuat pemberantasan korupsi di tengah maraknya terpidana korupsi mengajukan Peninjauan Kembali.

Lucas adalah terpidana merintangi penyidikan koruptor Eddy Sindoro dalam kasus suap panitia PN Jakarta Pusat.

Polres Jakarta Pusat menetapkan 12 tersangka mafia tanah sengketa di Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat.

KPK menyita dokumen dari penggeledahan lima lokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, dalam kasus dugaan korupsi Dinsos Bandung Barat.

KPK mengeksekusi mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung menilai barang bukti rekaman ilegal dan kesaksian Novel Baswedan tidak cukup kuat menjerat Lucas.

Pendekatan yudisial dan non-yudisial bersifat komplementer, sehingga harus ada pengungkapan kebenaran soal apa yang terjadi pada masa lalu.

Pegawai berinisial IGAS bertugas menyimpan dan mengelola barang bukti pada Direktorat Labuksi KPK.