Indeks Law Government

Jokowi telah teken Perpres RANHAM 2021-2025. Namun sejumlah pihak meragukannya karena kasus HAM masa lalu justru tidak masuk.

Bareskrim Polri mulai mengusut perkara dugaan swafoto atau foto selfie KTP publik diperjualbelikan di media sosial.

Kominfo saat ini masih menelusuri dugaan penjualan foto selfie dengan memegang KTP yang virla beredar di medsos.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih mengusut kebocoran data BPJS Kesehatan.

Data Kontras, mulai Juni 2020 hingga Mei 2021, mayoritas pelaku penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian.

Kuasa hukum sebut Kejagung cenderung menggiring opini dengan tak menyebut secara jelas nama-nama tersangka Asabri yang berinvestasi bitcoin.

KPK memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi bansos COVID-19 yang menyeret Bupati Bandung Barat Aa Umbara.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga merotasi jabatan 104 Perwira Tinggi (Pati) TNI.

KPK menjebloskan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin.

Jaleswari klaim pemerintah akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan pendekatan adhoc sehingga tak masuk RANHAM 2021-2025.

Polisi sudah memeriksa sebanyak 23 orang sebagai saksi terkait pengrusakan makam Nasrani di Solo, Jawa Tengah.

SKB Pedoman Implemementasi UU ITE sudah ditandatangani, berikut isinya dan beberapa poin yang penting.

Satria menduga massa memaksa untuk menuju ke gedung PN Jaktim untuk melihat langsung sidang vonis Rizieq Shihab.

Hanif dianggap bersalah melakukan tindak pidana ‘turut serta menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat’.

Hasil sidang Rizieq Shihab hari ini, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun, lebih rendah dari tuntutan JPU.

Hendra Subrata yang buron sejak September 2011 tertangkap di Singapura. Ia akan dibawa ke Indonesia pada 26 Juni 2021.

Briptu Nikmal Idwar memperkosa remaja 16 tahun di kantor Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat.

Lebih dari 2.000 personel kepolisian diterjunkan dalam pengamanan di PN Jakarta Timur.

Kadiv Humas Polri bilang SKB itu diterbitkan guna menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Selain kasus RS UMMI ini, Rizieq Shihab sudah divonis bersalah dalam dua kasus lain, yaitu kerumunan Petamburan dan Megamendung.