Indeks Laut Cina Selatan

Pemerintah Cina begitu ambisius menguasai Laut Cina Selatan. Penolakan Cina terhadap keputusan Mahkamah Arbitrase akan berimplikasi luas. Untuk itu, Kemenlu perlu menyerukan agar negara-negara bersengketa untuk menghormati putusan Pengadilan Tetap Arbitrase.

Tak ada negara dengan personel dan pangkalan militer terbanyak dan tersebar di seluruh penjuru dunia, selain Amerika Serikat. Mereka bahkan memiliki belasan kapal induk yang bisa bermarkas di perairan mana saja.

Sebuah keputusan besar dilakukan oleh Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) di Den Haag, Belanda. PCA memutuskan bahwa Cina tak memiliki hak sejarah terhadap perairan Laut Cina Selatan.

Hillary Clinton tidak disukai Cina karena dianggap memiliki sikap yang terlalu keras dalam persoalan sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Sementara itu, Trump justru mendapat simpati dari sejumlah kalangan pejabat Cina.

Negara-negara harus bebas melintasi Laut China Selatan, kata Komisi Eropa, Rabu.

Sengketa di Laut Cina Selatan semakin memanas dan jauh dari kata damai. Tak hanya melibatkan negara yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, tetapi juga melibatkan Amerika Serikat yang tak ada klaim di wilayah perairan tersebut. Saling unjuk kekuatan pun dilakukan oleh negara-negara itu. Lantas apa yang sesungguhnya yang dicari di Laut Cina Selatan?

Menteri Keamanan Publik Vietnam, To Lam, telah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta inisiatif Indonesia dalam mempersatukan posisi ASEAN di Laut Cina Selatan. Peran Indonesia sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya Filipina mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Arbitrasi Internasional.

Dalam kunjungan tiga hari ke Vietnam, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mencabut embargo senjata terhadap Vietnam. Pencabutan tersebut dianggap ada kaitannya dengan posisi Cina yang kian agresif di Laut Cina Selatan. Namun, Obama membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa pencabutan embargo tersebut guna menormalisasi hubungan kedua negara.

Cina menyiratkan penolakannya atas upaya Filipina dalam membawa sengketa Kepulauan Spratly ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Rodrigo Duterte akan memimpin Filipina menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan dengan

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengatakan posisi Indonesia di Laut Cina Selatan bukan negara penuntut.

Amerika Serikat mengritik pembangunan pulau buatan yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan dan melansir kekhawatiran terhadap Cina yang berencana menggunakannya untuk kepentingan militer.

Meskipun baru tahap wacana, rencana kunjungan Menteri Pertahanan AS ke Laut Cina Selatan memanaskan suasana politik Cina. Cina menilai kunjungan itu sebagai ancaman atas klaim negara itu atas wilayah Laut Cina Selatan.

Pemerintah Cina mendesak para menteri luar negeri sejumlah negara ekonomi besar yang tergabung dalam Kelompok Tujuh Negara (G7) untuk tidak memihak dalam isu yang melibatkan perselisihan teritorial di Laut Cina Selatan dan Timur.

Para Menteri Luar Negeri tujuh negara industri (G7) menentang keras adanya tindakan provokasi di kawasan Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, di mana Cina terlibat sengketa teritorial dengan negara-negara seperti Filipina, Vietnam dan Jepang.

Sengketa di Laut Cina Selatan tampaknya belum akan mereda, setelah Malaysia mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil Duta Besar Cina untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Cina di area yang disengketakan tersebut.

Center for Strategic and International Studies menilai insiden antara Indonesia dan Cina di Kepulauan Natuna terjadi karena Zona Ekonomi Eksklusif merupakan area yang tumpang tindih.