tirto.id - Para Menteri Luar Negeri tujuh negara industri (G7) menentang keras adanya tindakan provokasi di kawasan Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, di mana Cina terlibat sengketa teritorial dengan negara-negara seperti Filipina, Vietnam dan Jepang.
"Kami mengungkapkan penentangan keras kami terhadap segala tindakan paksa yang mengintimidasi atau aksi sepihak yang provokatif yang dapat mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan," kata para Menteri Luar Negeri itu dalam pernyataan tertulis menyusul pertemuan negara anggota G7 di Hiroshima, Jepang.
Dalam rujukan yang jelas dialamatkan kepada sengketa wilayah antara Cina dengan Filipina, G7 menyerukan negara mana pun untuk menghormati hukum laut internasional dan mengajukan setiap argumen bantahan melalui mahkamah dan peradilan.
Manila sendiri telah meminta Mahkamah Arbitrasi Internasional di Den Haag, Belanda, untuk menentukan nasib persengketaanya dengan Beijing. Hasil keputusan Mahkamah tersebut akan dikeluarkan Juni nanti.
Sementara itu, Cina saat ini tengah membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan demi menguatkan klaimnya atas wilayah ini.
Selain Cina dan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim berdaulat di perairan yang diyakini mengandung cadangan minyak dan gas yang besar itu, selain menjadi jalur pelayaran dunia bernilai USD 5 triliun per tahun, demikian seperti dikutip oleh kantor berita Antara dari Reuters.
Kelompok 7 (G7) beranggotakan Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Kelompok ini merupakan sebuah blok informal negara industri yang bertemu setiap tahun untuk membahas isu-isu seperti tata kelola ekonomi global, keamanan internasional, dan kebijakan energi. (ANT)
