tirto.id -
Pakar kemaritiman dari Pusat Kajian Kebijakan Maritim Cina Universitas Naval War, Boston, Amerika Serikat (AS), Profesor Peter Dutton, berpendapat Kode Tata Perilaku (COC) yang saat ini masih dalam pembahasan harus bersifat mengikat negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan.
Seperti diketahui, konflik Laut China Selatan melibatkan sejumlah negara seperti Cina, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Konflik tersebut telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan di Asia Tenggara.
Berkaitan dengan masalah tersebut, Dutton saat telekonferensi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu (30/3/2016), mengatakan, "COC merupakan cara yang bagus untuk mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan, namun jujur saja itu tidak menyelesaikan masalah karena sifatnya lebih seperti alat manajemen konflik."
Menurut Dutton, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana membuat COC bersifat mengikat dengan konsekuensi legal jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik di kawasan Laut Cina Selatan.
"COC akan berarti jika tiap negara dapat menunjuk di mana miliknya, sumber daya alamnya, ikan atau minyaknya," katanya.
Oleh karena itu, kata Dutton, negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan perlu melakukan negosiasi yang menyeluruh untuk membuat sebuah mekanisme politis yang bisa mengakomodasi semua kepentingan.
"COC harus menjadi pilihan yang saling menguntungkan, manajemen perselisihan untuk membangun iktikad politis untuk mengurangi ketegangan di kawasan," kata dia.
Dutton menjelaskan ada tiga aspek perselisihan yang harus segera diselesaikan, yakni kepemilikan teritorial dan sumber daya alam, batas perairan militer berdasarkan hukum internasional dan latar belakang sejarah, serta kejelasan tentang akses terbuka di perairan internasional. (ANT)
