Indeks Latest News

Tim RS Polri tak perlu melakukan tes DNA karena jenazah korban kebakaran Gedung Terra Drone mudah dikenali.

Bangunan kanan dan kiri serta lantai dua hingga tujuh aman dari amukan api.

Saat ini tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri masih mengusut sumber utama penyebab kebakaran Gedung Terra Drone.

Pemeriksaan dilakukan agar polisi dapat memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam peristiwa kebakaran itu.

Posko dimaksudkan untuk memudahkan proses identifikasi dan administrasi korban kebakaran Terra Drone.

Sempat viral di media sosial, 19 orang yang meminta pertolongan itu langsung diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran.

Novia (25) tengah hamil besar yang memiliki hari perkiraan lahir (HPL) pada Januari 2026.

Pramono belum bisa memutuskan pemberian sanksi kepada pemilik Gedung Terra Drone imbas dari peristiwa kebakaran itu.

Dedi Mulyadi telah menyiapkan sejumlah skema dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Jawa Barat.

Korban mengalami luka di bagian tangan dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk menjalani operasi. 

Hadrianus mengungkapkan bahwa prinsip penjualan akan mengikuti harga pasar.

Tim yang diterjunkan RS Polri Kramat Jati terdiri dari Antemortem, Postmortem, hingga DNA.

Kepala RS Polri, Brigjen Pol Prima Heru, mengatakan proses identifikasi belum dapat dilakukan karena pihaknya masih menunggu permintaan resmi dari penyidik.

Jumlah korban tewas bertambah per pukul 17.00 WIB, Selasa (9/12/2025). Seluruh korban tewas sudah dievakusi ke RS Polri.

Pemprov DKI juga akan menanggung biaya perawatan korban luka kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran.

Menurut Linda, dirinya juga mendapat ancaman atau teror saat berupaya mendapatkan kembali aset-asetnya tersebut.

Penurunan tajam ini terutama karena tidak terulangnya keuntungan jual aset dan pelepasan Hero Supermarket di 2024.

Api berasal dari baterai drone yang terbakar dan para pegawai sempat memadamkannya.

Menurut Ketua KPK, simbol WBK di kementerian/lembaga dapat dimaknai bahwa korupsi tak bisa dilakukan di WBK tersebut, tetapi boleh dilakukan di tempat lain.

Untuk memastikan ketahanan pangan nasional, pemerintah meningkatkan anggaran pangan dalam APBN 2025 sebesar 26,6 persen menjadi Rp144,6 triliun.