Indeks Kpu Ri

KPU terus mengingatkan peserta pemilu dan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan 17 April 2019 agar menghindari terjadinya politik uang.

Putusan MK membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP sebagai dasar untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019 nanti bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Berdasarkan data yang dirilis KPU hari ini, Kamis (28/3/2019) pendistribusian surat suara di 34 provinsi di Indonesia telah mencapai 94,8 persen atau sebanyak 921.335.353 lembar.

Polri akan mengamankan zona kampanye paslon capres-cawapres demi tercipta keamanan dan ketertiban Pemilu 2019.

KPU menyatakan telah mencoret sebanyak 3.000-an nama dari daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak, 17 April 2019.

KPU memastikan bahwa telah mengatur larangan iklan berbayar kampanye politik di media sosial.

KPU menyatakan, jumlah pemilih pindah TPS terus bertambah, karenanya MK diminta segera memutuskan uji materi.

KPU mencatat sebanyak 569.451 pemilih Pemilu 2019 telah mendaftarkan dirinya untuk pindah tempat memilih atau pindah TPS.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, telah meminta anggotanya untuk menarik dan mengirim ulang 2.400 surat suara yang nyasar ke Hong Kong.

Terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh KPU agar debat cawapres berjalan secara efektif. Seperti mengurangi jumlah kursi penonton, kemudian juga membentuk komite damai.

Badan Pengawas Pemilu Jakarta (Bawaslu) memanggil Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk dimintai klarifikasi atas kehadirannya ke acara Malam Munajat 212.

Alasan penolakan permintaan Bawaslu melonggarkan syarat jadi petugas pegawas TPS karena telah diatur dalam undang-undang.

KPU memberikan waktu selama tiga hari kepada para panelis untuk menyusun pertanyaan debat ketiga Pilpres 2019 dan daftar pertanyaan diserahkan ke KPU pada Sabtu (16/3/2019).

KPU memperkirakan sekitar satu sampai 3 menit adalah durasi orang berada di bilik suara saat Pemilu 2019.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitasnya dan tak terseret dalam politik praktis pada masa-masa Pilpres dan Pileg 2019.

KPU menyebutkan, salah satu faktor penyebab masuknya data E-KTP milik WNA ke DPT karena ada kemiripan fisik e-KTP WNA dan WNI.

KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Disdukcapil Garut akan memeriksa status identitas WNA yang bertempat tinggal di Garut menjelang Pilpres 2019.

Sebanyak 103 WNA terdaftar dalam DPT untuk Pemilu 2019 ini. WNA asal Jepang menjadi yang terbanyak jumlah warganya yang tercatat dalam DPT, yakni sebanyak 18 orang.

KPU berharap MK segera menggelar sidang uji materi terhadap pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan lembaganya langsung menindaklanjuti temuan 103 e-KTP WNA yang masuk DPT Pemilu 2019 dengan melakukan verifikasi data dan verifikasi faktual.