Indeks Kpu Ri

Anita Wahid berharap kondisi Indonesia pasca pemilu 2019 akan membaik. Setelah masa kampanye berlangsung, menurutnya banyak sekali hal yang melelahkan bangsa ini.

KPU ingin agar tak ada pihak mana pun yang menghalangi masyarakat untuk melakukan pencoblosan.

Sikap KPU yang menganggap sepele kasus surat suara tercoblos di Malaysia berpotensi membuat warga tidak percaya pada Pemilu 2019.

Polda Metro Jaya menyampaikan 538 tahanan yang menghuni rutan berhak memberikan hak suara pada Pemilu 2019 karena termasuk daftar pemilih tetap (DPT).

Lokasi penemuan surat suara tercoblos di Kajang, Selangor, Malaysia, diberi garis polisi oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kajang Selangor, Kamis (12/4/2019) malam.

Penyidik kepolisian masih melengkapi berkas perkara dua tersangka penyebar video hoaks server KPU.

Wahyu mengatakan bila ada dugaan pelanggaran dalam pemilu maka akan ditangani Bawaslu, namun ia menegaskan bahwa politik uang adalah perilaku yang anti demokrasi dan melanggar undang-undang.

KPU meminta masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran setiap informasi, salah satunya terkait hoaks info Prabowo-Sandi unggul di lembaga survei luar negeri.

Ketua KPU Arief Budiman berharap sepuluh panelis debat kelima memaksimalkan pembuatan soal untuk para capres-cawapres, karena debat kelima merupakan debat terakhir Pilpres 2019.

Mahkamah Agung (MA) RI menegaskan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum harus dilaksanakan oleh pihak yang digugat, terkait putusan PTUN dalam perkara Oesman Sapta Odang (OSO).

Sejumlah warga memilih untuk tidak menggunakan hak politiknya pada Pemilu 2019 karena terkendala teknis administrasi. Angka golput akan semakin tinggi?

Merespons pernyataan Amien Rais soal People Power, KPU menyatakan, bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap hasil Pemilu, sebaiknya diselesaikan melalui cara yang telah diatur dalam UU.

KPU terus mengingatkan peserta pemilu dan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan 17 April 2019 agar menghindari terjadinya politik uang.

Putusan MK membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP sebagai dasar untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019 nanti bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Berdasarkan data yang dirilis KPU hari ini, Kamis (28/3/2019) pendistribusian surat suara di 34 provinsi di Indonesia telah mencapai 94,8 persen atau sebanyak 921.335.353 lembar.

Polri akan mengamankan zona kampanye paslon capres-cawapres demi tercipta keamanan dan ketertiban Pemilu 2019.

KPU menyatakan telah mencoret sebanyak 3.000-an nama dari daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak, 17 April 2019.

KPU memastikan bahwa telah mengatur larangan iklan berbayar kampanye politik di media sosial.

KPU menyatakan, jumlah pemilih pindah TPS terus bertambah, karenanya MK diminta segera memutuskan uji materi.

KPU mencatat sebanyak 569.451 pemilih Pemilu 2019 telah mendaftarkan dirinya untuk pindah tempat memilih atau pindah TPS.