Indeks Kpu Ri

KPU akan memfasilitasi perjalanan kedua capres menuju lokasi debat dapat disaksikan di TV dan keduanya saling berinteraksi sebagai prolog Debat Kedua Pilpres 2019.

Panelis debat kedua Pilpres 2019 berasal dari kalangan akademisi dan aktivis. Hal ini berbeda dari debat pertama yang melibatkan pejabat publik.

Sejumlah LSM menyatakan Golput. KPU menyebutkan peserta pemilu harus bisa meyakinkan pemilih untuk hadir dan mencoblos ke TPS dalam Pilpres dan Pileg 2019.

KPU tak mau ambil pusing dengan OSO yang tetap enggan memberikan surat pengunduran diri dari kepengursan parpol.

KPU akan berurusan dengan hukum hingga Presiden jika masih tetap tidak menjalankan putusan PTUN yang mengharuskan KPU menerbitkan DCT baru dengan memasukkan OSO sebagai caleg.

Kuasa hukum Oesman Sapta Odang menempuh langkah agar tetap masuk daftar calon tetap DPD, meski OSO tak mundur dari pengurus partai politik sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

KPU resmi melakukan proses produksi cetak surat suara untuk pemilu serentak 2019  Minggu (20/1/2019).

Kritik dan saran yang sudah masuk yakni soal manajemen waktu, dan masalah pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada paslon sebelum debat.

Sandiaga berkomitmen bila menang Pilpres 2019, untuk memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel hidup memenuhi potensinya.

Prabowo Subianto mengumbar janji pemberantasan korupsi, bila ada kader Partai Gerindra korupsi akan dimasukkan olehnya ke penjara.

Cawapres nomor urut 02 Ma'ruf Amin mengakui tak ada tema khusus yang dibahas dalam Debat Pilpres 2019. Pasalnya, Jokowi, menurut TKN, akan mendominasi porsi debat.

KPU berencana mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden dalam debat perdana Pilpres 2019. Rencana ini direspon positif kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.

KPU membuka peluang melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kasus pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD.

KPU bisa menolak keputusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang dengan mengajukan keberatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan (DKPP).

Menurut pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar KPU, semestinya KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi soal Oesman Sapta Odang.

Visi misi merupakan satu kesatuan saat pasangan calon mendaftar, sehingga KPU tak lagi menerima bila ada perubahan visi misi pasca pendaftaran.

"Polisi dan KPU bisa mengedepankan aspek intelijen untuk mencegah terjadinya berita hoaks, KPU itu harus antisipatif."

Hidayat Nur Wahid mengatakan dengan posisi KPU sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dan independen, seharusnya KPU tak mengikuti pihak-pihak tertentu.

Peraturan mengenai satuan uang makan dan transportrasi untuk peserta pemilu, akan lebih mudah membedakan politik uang.

Kepolisian hingga saat ini belum menemukan kepastian soal keterkaitan pembuat rekaman suara tujuh unit kontainer surat suara tercoblos BBP dengan relawan Prabowo