Indeks Kpu Ri

Komisi II DPR RI akan memanggil KPU dan memastikan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal.

Soal usulan Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus, KPU RI akan tetap melakukan pilkada serentak sesuai aturan.

Haedar meminta KPU mengingatkan kepada setiap kandidat dalam Pemilu apabila menang untuk tidak merayakan kegembiraan secara berlebihan.

Ikhwan menilai pesan politik yang disampaikan Amien Rais menandakan dinamika politik itu sangat cair dan cepat sekali berubah.

Idealnya, sistem pemilu semakin mendekatkan kepada pemilih, bukan malah semakin menjauhkan pemilih kepada calon wakilnya.

Jokowi menyayangkan ada sejumlah pihak yang menyebut ketidaklolosan partai sebagai peserta pemilu akibat pengaruh Istana.

Partai Ummat diizinkan mengikuti verifikasi ulang usai dinyatakan tak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU.

Rahmat minta ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih untuk melapor ke Bawaslu soal dugaan kecurangan KPU.

Partai Ummat dan KPU masih memiliki waktu hingga Rabu (21/12/2022) untuk mencari solusi atas kegagalan menjadi peserta Pemilu 2024.

Titi sebut partai harus bisa kreatif mengingat masa kampanye terlampau singkat untuk mengenalkan diri kepada pemilihnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menemukan adanya kecurangan dilakukan KPU RI dalam verifikasi faktual parpol di 12 kabupaten & 7 provinsi.

Denny sebut pihaknya mengantongi sejumlah bukti mulai dari dokumen hukum Partai Ummat hingga bukti keanggotaan.

KPU melakukan pengundian dan menetapkan nomor urut 17 partai nasional dan enam partai lokal Aceh untuk mengikuti Pemilu 2024. - ANTARA

Parpol yang lolos parliamentery threshold akan tetap gunakan nomor urut yang dipakai pada Pemilu 2019.

KPU akan mengonsultasikan putusan MK kepada presiden dan Komisi II DPR terkait larangan eks napi korupsi nyaleg hingga lima tahun usai bebas dari penjara.

Salah satu dampak politik bila pilkada 2024 dimajukan adalah tidak akan membuat kandidat yang ikut pilpres berkesempatan maju pilkada.

Partai Berkarya termasuk salah satu dari 16 parpol yang gagal jadi peserta Pemilu 2024. Bagaimana nasib kader mereka?

KPU beralasan stabilitas politik masih kondusif bila Pilkada Serentak 2024 dimajukan ke September (Sebelumnya November).

Tanpa ada dasar hukum untuk melarang eks terpidana korupsi maju pemilu, KPU maupun pemerintah tidak bisa melarang mereka.

KPU akan mengakumulasi dokumen pendaftar Senin (15/8) dini hari.