Indeks Kpu Ri

KPU dan Bawaslu perlu kerja sama dengan aparat dalam pengawasan kampanye media sosial, terutama soal hoaks dan ujaran kebencian.

KPU akan tetap melaksanakan putusan Bawaslu terkait Partai Prima meski proses banding di PT Jakarta diterima.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, sidang etik akan digelar pukul 14.00 WIB secara terbuka.

Jila masalahnya ada di Satker Kab/Kota, maka KPU harus mengambil langkah strategis menyelesaikan cepat kendala tersebut.

Dominggus memastikan pihaknya telah menyiapkan dokumen-dokumen guna perbaikan verifikasi administrasi.

Dalam materi banding tambahan tersebut, KPU menilai pemeriksaan perkara oleh Bawaslu cacat yuridis karena dilakukan tanpa mediasi sebelumnya.

Idham Holik sebut KPU akan melaksanakan temuan Bawaslu dalam pengawasan verifikasi parpol calon peserta pemilu.

Kedatangan petugas Pantarlih ke Istana Negara adalah upaya untuk mengecek dan mencocokkan data pemilih.

Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal kembali melaporkan KPU dengan ke Bawaslu.

Alissa sebut menunda pemilu melanggar UUD 1945 dan hak konstitusional warga negara yang harusnya dipergunakan lima tahun sekali.

Jika KPU dan Partai Prima damai, Perludem minta proses verifikasi tetap diberlakukan sesuai aturan yang berlaku.

Agus rela berbesar hati tuntutannya di PN Jakarta Pusat dicabut dengan syarat partainya lolos jadi peserta Pemilu 2024.

Idham mengatakan, KPU akan memenuhi panggilan DPR RI bila sudah ada undangan resmi.

Ketua DKPP, Heddy Lugito sebut sidang putusan etik Idham Holik dan 9 anggota KPUD akan digelar usai rapat pleno terakhir.

KPU terus menjalankan berbagai proses tahapan Pemilu 2024 sambil menyiapkan memori banding atas putusan penundaan pemilu.

Jokowi sebut pemerintah tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meski ada putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan.

Putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu dinilai tidak tepat dan hanya menguntungkan kelompok oligarki.

Komisi Yudisial (KY) akan memeriksa hakim PN Jakpus terkait putusan kontroversial yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024.

Wapres Ma’ruf menyoalkan posisi majelis hakim PN Jakpus yang memerintahkan penundaan pemilu.