Indeks Kpu Ri

Pilkada 2020 sudah semestinya ditunda. Alasan pertama pandemi belum reda; kedua ia potensial melanggar HAM karena mempertaruhkan nyawa.

Ketua KPU RI Arief Budiman sebut Evi Novida sedang menjalani isolasi mandiri di kediaman pribadi usai positif COVID-19.

KPU mencatat per Minggu kemarin, dari 687 bapaslon, 37 bakal calon di 21 provinsi terkonfirmasi positif COVID-19.

Sebanyak 21 pegawai KPU dinyatakan positif COVID-19 usai melaksanakan tes usap (swab) yang dilakukan mulai 3 hingga 5 Agustus 2020.

Presiden  Jokowi akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN.

Pengacara meminta Presiden Jokowi untuk segera melaksanakan putusan PTUN, yakni mengembalikan Evi Novida sebagai anggota KPU RI.

Jokowi diwajibkan merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida sebagai Komisioner KPU masa jabatan 2017-2020 seperti semula.

BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan di 87 LKKL dan 1 LKBUN dan menyatakan Bakamla memiliki status disclamer, BSSN dan KPU dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program kegiatan pada 2021 mendatang.

Pasien COVID-19 tetap dapat menggunakan hak pilih dari rumahnya masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes untuk meminta kepastian tanggal untuk pelaksanaan Pilkada 2020 terkait pandemi COVID-19.

KPU belum ada rencana menunda pelaksanaan Pemilukada 2020 meski ada ancaman pandemi corona (COVID-19).

Foto Harun Masiku ada dalam daftar calon tetap atau caleg tapi dalam situs web KPU tak ada.

KPK bakal memeriksa Komisioner KPU Evi Novinda terkait kasus dugaan suap Wahyu Setiawan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan masa kampanye Pilkada 2020 lebih pendek dari tahun sebelumnya yakni selama 71 hari mulai tanggal 11 Juli hingga 19 September.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020.

Wahyu Setiawan seharusnya menjaga kredibilitas dan integirtas sebagai Komisioner KPU RI yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional.

Pertemuan tersangka suap KPU pernah bertemu dengan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari bukan untuk lobi PAW DPR RI dari PDIP.

Johan Budi menilai kasus yang menjerat Wahyu merupakan modus baru karena biasanya korupsi KPU berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.