Indeks Kpu Ri

Ridho berharap pendaftaran Partai Ummat sebagai peserta pemilu dapat menjadi langkah awal untuk melawan kezaliman.

Partai Berkarya memperoleh sejumlah kursi DPRD di Papua pada Pemilu 2019 lalu.

Bujet 2022 hanya cair Rp3,69 triliun, KPU tunda proses pengadaan alat teknologi informasi hingga berhadap hibah sarana prasarana di daerah.

KPU mengungkapkan dukungan anggaran yang baru disetujui sebesar 11 persen. Alhasil, KPU meminta kesediaan pemda untuk menghibahkan sarana dan prasarana.

Gerindra-PKB mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu bersama-sama.

OSO sebut strategi dalam menyambut Pemilu 2024, DPP Hanura tidak ingin banyak mengintervensi anggotanya yang ada di daerah.

"Berdasarkan pengakuan dari 98 orang tersebut mereka tidak pernah memiliki KTA parpol atau tidak pernah mengajukan diri menjadi anggota."

Perludem menilai pernyataan Ketua KPU yang membolehkan kampanye di kampus dan pesantren tidak sesuai dengan UU Pemilu.

KPU sebut caleg hingga capres diizinkan melakukan kampanye di kampus dan pesantren. Namun dilarang menggunakan sarana dan prasarananya.

Tujuan dari penggunaan Sipol adalah memudahkan parpol saat menginput data untuk mempersiapkan diri maju sebagai calon peserta pemilu.

Selain bisa mereduksi potensi konflik dan terbelahnya warga, ada keuntungan dari sisi anggaran yang bisa dibuat semakin efisien, kata Tito.

Proses pembahasan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan waktu selama 1,5 tahun. Keselamatan PPS dan KPPS harus jadi perhatian.

Perludem menyebut, berdasarkan putusan MK No. 92/PUU-XIV/2016, KPU masih bisa membuat keputusan akhir tanpa harus terikat dengan pemerintah dan DPR.

KPU pusat siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul saat pelaksanaan Pemilu 2024.

Partai politik lebih baik fokus mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2024 ketimbang membuat kegaduhan.

KPU periode 2022-2027 akan melibatkan masyarakat dalam mempersiapkan tahapan Pemilu 2024.

Rancangan 120 hari masa kampanye dalam draf PKPU sudah mengharuskan pemadatan proses penyelesaian sengketa hingga distribusi logistik pemilu.

Pemerintah, DPR, dan KPU-Bawaslu memang sudah menentukan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024, tapi masih banyak hal lain yang harus dipersiapkan.

Pemilu 2024 disetujui KPU, Kemendagri, & DPR digelar pada 14 Februari 2024 guna mengantisipasi 2 kali putaran Pemilu & Pilkada Serentak November 2024.

Guspardi Gaus mengatakan KPU memiliki waktu panjang mempersiapkan Pemilu 2024 apabila tanggal pelaksanaannya sudah disepakati.