Indeks Kpu

Petahana Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan berbagi tugas pembahasan topik dengan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada debat calon gubernur DKI nanti.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menghapus 724 data pemilih dari daftar pemilih sementara untuk Pilkada 2017 karena diketahui bukan warga Kota Yogyakarta sehingga tidak memiliki hak pilih.

Pemerintah mempertimbangkan tiga aspek dalam memutuskan sistem pemilu proporsional yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kulon Progo serta calon wali kota-wakil wali kota Yogyakarta telah menyepakati perjanjian untuk melaksanakan Pilkada 2017 secara damai. Harapannya, seluruh penyelenggara serta peserta dapat menjunjung tinggi prinsip demokrasi sesuai dengan kode etik dalam pemilu ini.

Kemendagri memberikan keleluasaan bagi Komisi Pemilihan Umum (KUP) mengakses database kependudukan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada serentak 2017 mendatang.

Langkah strategis telah dirancang KPU Jakarta guna mencapai target partisipasi pemilih DKI sebesar 77,5 persen. Target itu lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2012 yang hanya sebesar 65,4 persen.

Revisi UU Pilkada yang melahirkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memungkinkan bagi para pemilih yang telah memiliki KTP elektronik atau e-KTP tetap bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2017 mendatang meski pemilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Bawaslu mencatat ada 311 kasus praktik politik uang saat masa tenang pada pilkada 2015. Namun, tak ada sanksi tegas kepada para pelanggar aturan. Revisi UU Pilkada telah tegas mengatur soal sanksi larangan politik uang. Akankah pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang pada Pilkada 2017 mendatang benar-benar didiskualifikasi?

Agus Yudhoyono harus menyertakan pernyataan tertulis yang berisi kesediaan mundur dari dinas kemiliterannya di TNI. Surat keterangan resmi pengunduran diri, menurut pihak KPU DKI Jakarta, dapat menyusul.

KPU menargetkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2017 mencapai 77,5 persen. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU merancang pendidikan pemilih berkelanjutan dengan segmen pemilih pemula yakni sasarannya pra pemilih dan pemilih pemula.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan‎ program Rumah Pintar Pemilu yang bertujuan untuk  ruang edukasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana proses pemilu dan demokrasi di Indonesia.

KPU RI diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan AESF III pada 22-26 Agustus 2016 di Bali dimana forum tersebut melibatkan Badan Penyelenggara Pemilu dan LSM di Asia dan bertujuan meningkatkan pemilu yang demokratis.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganjurkan agar ketua panitia seleksi (pansel) pemilihan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk periode 2017-2022 bukan lagi Mendagri. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Mensesneg Pratikno tentang figur ketua pansel tersebut.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai, ancaman terbesar pelaksanaan pilkada yang berintegritas adalah politik uang. Karena itu, seluruh menjadi kewajiban semua pihak agar menjaga proses pilkada bersih dari korupsi sehingga hasilnya pun berintegritas.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum melakukan konferensi pers setelah melakukan rapat pleno untuk memilih pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU untuk menggantikan posisi Alm. Husni Kamil Manik, Jakarta.

Jenazah Ketua KPU Husni Kamil Manik akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta pada Jumat siang.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengenang almarhum Ketua KPU Husni Kamil Manik sebagai sosok pemikir dan pekerja keras yang demokratis, komunikatif dan memegang prinsip.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Husni Kamil Manik meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan, Kamis malam pukul 21.10 WIB, karena sakit.

Sumarno selaku Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan bahwa Revisi Undang-Undang Pilkada yang baru disetujui DPR RI dapat mengganggu kemandirian KPU.

DPR persilahkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika ada pihak yang tidak puas terhadap disahkannya UU Pilkada. Meskipun demikian, DPR tidak akan bertanggung jawab apabila pelaksanaan Pilkada 2017 tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.