Indeks Kpu

Di negara-negara maju, e-voting menuai beragam hasil. Ada yang sukses, ada yang kapok seperti Belanda dan Jerman. E-voting juga bukan barang baru di negara berkembang. Indonesia baru tahap rencana untuk menerapkan e-voting secara nasional. Namun, tahap uji coba di tingkat lokal mulai diberlakukan.

Teknologi Pemilu dengan sistem elektronika muncul di Amerika Serikat (AS) pada 1960 sebagai sebuah mesin hitung Pemilu hingga era 1990-an

Pengamat dari Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Novianto Eko Wibowo menilai perlu penyerahan jaminan dana ke KPU untuk mencegah maraknya praktik politik uang.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran bakal calon (balon) gubernur dan balon wakil gubernur DKI Jakarta pada pilkada serentak tahun 2017.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa rampung sebelum masa tahapan pencalonan yang akan dimulai pada Mei 2016.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro berharap, hasil revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan UU Partai Politik (Parpol) bisa sinergi. Hal tersebut sebagai upaya meredam perselisihan internal partai dalam mengusung kandidat.

Presiden Jokowi sangat mengharapkan agar pembahasan revisi UU Pilkada bukan dilakukan hanya untuk menutupi kesalahan yang telah ada.

Personel gabungan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) akan disiagakan untuk mengawal pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilahkan apabila ada pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin turut bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2017 nanti. Namun, pada saat mendaftar di KPU nanti, orang yang bersangkutan harus menyertakan surat pengunduran diri sebagai PNS.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia diminta untuk bergegas merampungkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau UU Pilkada. Desakan tersebut dilontarkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gelombang kedua akan digelar secara serentak pada 15 Februari 2017 mendatang di 7 provinsi dengan melibatkan 76 kabupaten dan 18 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah merilis daftar daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2017 tahun depan.