tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganjurkan agar ketua panitia seleksi (pansel) pemilihan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk periode 2017-2022 bukan lagi Mendagri. Ia mengatakan tersebut setelah menyerahkan nama-nama calon pansel kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami sudah serahkan ke Pak Presiden melalui Mensesneg [Menteri Sekretaris Negera] mengenai nama-nama calon pansel KPU dan Bawaslu," kata Tjahjo usai mendampingi enam Komisioner KPU bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2016).
Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Mensesneg Pratikno tentang figur ketua pansel pemilihan Komisioner KPU dan Bawaslu.
"Kalau lima tahun lalu, ketua pansel kan Mendagri. Untuk tahun ini sebaiknya tidak Mendagri. Kalau Mendagri dari partai politik nanti ribut lagi. Kita pilih figur yang benar-benar bersih dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Komisioner KPU dan Bawaslu saat ini akan berakhir masa jabatan pada 11 April 2017 karena mereka dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 April 2012.
Komisioner KPU saat ini adalah Ketua dijabat oleh Juri Ardiantoro dan anggota masing-masing Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay. Juri menjadi Ketua KPU mulai 18 Juli 2016 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 7 Juli 2016.
Bawaslu saat ini dipimpim oleh Muhammad dengan empat anggota yakni Nasrullah, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak.
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
