tirto.id - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai rekam jejak Komisioner baru KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI tidak meragukan.
Jimly juga memuji latarbelakang para komisioner itu yang kebanyakan berasal dari lembaga KPU dan Bawaslu di daerah. Sebagian di antaranya juga merupakan orang lama KPU RI dan Bawaslu RI, yang menurut Jimly, tidak memiliki catatan kinerja buruk.
"Karena mereka orang dari dalam, promosi dari daerah dan ada juga yang dari pusat KPU RI ada dua. Itu bagus. Saya apresiasi kepada komisi-komisi walaupun sebelumnya sempat marah-marah dan khawatir jangan-jangan ini tertunda," kata Jimly di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).
Menurut Jimly, kehadiran komisioner-komisioner yang meniti karier dari daerah bisa membentuk kesinambungan proses rekrutmen di dua lembaga yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemilu itu. Dia mengimbuhkan juga mengapresiasi terpilihnya sebagian komisioner baru yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum.
"Lalu tambahan dari Jawa Tengah, dua-duanya ini SH (Sarjana Hukum). Malah empat dari lima Bawaslu yang terpilih sekarang, itu SH. Lalu rahmat Bagja sudah aktif selama ini di DPR aktif di KPU, Bawaslu dan di DKPP dia aktif sebagai anggota tim perumus-perumus jadi dia anggota kelompok-kelompok," kata dia.
Komisioner lainnya seperti Fritz Edward Siregar, menurut Jimly, sempat menjadi asistennya. Dia juga menilai positif terpilihnya Muhammad Afifudin dari JPPR, aktivis yang menggeluti bidangi kepemiluan.
"Jadi baik KPU maupun Bawaslu saya optimis bahwa ini merupakan pilihan yang baik," kata Jimly.
Ia berharap mereka bisa selekasnya bekerja sebagai tim secara kolektif dan kolegial di KPU RI maupun Bawaslu RI. Jimly menyarankan agar para komisioner itu segera mengadakan musyawarah internal untuk membahas pemilihan ketua dan menentukan siapa yang diutus menjadi anggota DKPP.
"Ya kan, begitu dilantik nanti presiden keluarkan kepresnya (keputusan presiden), ya kadang-kadang orang suka nunggu kepres dulu. Ndak usah ditunggu, rapat aja dulu kan gak ada tambahan lagi kan. Sebab kepres itu cuma administrasi," ujar Jimly.
Jimly menambahkan, setelah pemungutan suara pilkada, terdapat 113 laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada yang diterima DKPP. Jumlah kasus ini lumayan banyak sehingga penting bagi para komisioner terpilih segera menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan lembanganya di DKPP.
Untuk diketahui, pada Rabu dini hari (5/4/2017), DPR mengumumkan 7 nama Komisioner KPU terpilih untuk periode 2017-2022. Tujuh nama terpilih tersebut yakni Pramono Ubaidi Tanthowi, Wahyu Setiawan, Hashim Asy'ari, Ilham Saputra, Biryani, Evi Movies Hinting, dan Arief Budiman.
Sementara, untuk 5 Komisioner Bawaslu terpilih untuk periode yang sama yaitu Ratna Dewi Petalolo, Muhammad Afifudin, Rahmat Bagja Abhan dan Fritz Edward Siregar.
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Addi M Idhom
